Tambah Pendapatan Daerah, Pemda Minta Kelola Sumur Migas Pertamina

Asosiasi Daerah Penghasil Migas dan Energi Terbarukan (ADPMET) meminta agar dapat mengelola sumur migas yang ditinggalkan Pertamina untuk menambah pendapatan daerah.
Muhamad Fajar Riyandanu
3 Oktober 2022, 16:27
migas, daerah, sumur migas
Katadata
Ilustrasi pengeboran sumur migas.

Asosiasi Daerah Penghasil Migas dan Energi Terbarukan (ADPMET) mendorong pemerintah daerah atau pemda untuk mengambil alih sumur-sumur minyak dan gas bumi (migas) yang ditinggalkan oleh Pertamina karena nilai keekonomiannya rendah.

Ketua Umum ADPMET, Ridwan Kamil, mengatakan pihaknya sedang melakukan koordinasi dengan Pertamina agar sumur-sumur yang sudah ditinggalkan dapat dikelola oleh daerah.

Sejumlah daerah yang sudah mulai menjajaki peluang pemanfaatan sumur migas yang ditinggalkan oleh Pertamina yakni Pemda Jawa Barat, Kalimantan Timur dan Nanggroe Aceh Darussalam. Adapun lokasi sumur migas yang tak tergarap paling banyak berada di Sumatera.

"Pertamina punya aset, ibarat Pemda pinjam mobil yang sudah gak dipakai. Mobilnya kita pakai dan kita rawat. Kalau di Jawa Barat ada puluhan sumur migas, lokasinya ada di pantai utara Jawa Barat," kata Kang Emil di Media Gathering SKK Migas dan KKKS di Hotel Holiday Inn Bandung pada Senin (3/10).

Advertisement

Dia menyampaikan, APDMET terus memperjuangkan participating interest 10% kepemilikan sumur yang ditinggalkan Pertamina agar memberikan pemasukan tambahan dan manfaat bagi daerah. Pria yang akrab disapa Kang Emil itu mengatakan, terdapat ribuan sumur migas kecil yang ditinggalkan oleh Pertamina.

"Langkah ini berangkat dari daerah yang belum mendapat manfaat maksimal dari ribuan ladang dan sumur minyak Pertamina yang ditinggalkan karena skala ekonominya tidak memadai, tapi kalau buat daerah, receh-receh itu bagi kami ini lumayan," ujar Kang Emil.

Lebih lanjut, menurutnya, Pemda memiliki peluang untuk mendapat pemasukan lebih banyak dari industri migas, seperti yang dirasakan oleh Pemprov Jawa Barat yang memperoleh Rp 300 miliar per tahun dari pengelolaan ladang minyak di Karawang.

Mantan Wali Kota Bandung itu menjelaskan, keuntungan dari pengelolaan ladang minyak itu akan masuk ke kas daerah dari penghasilan BUMD. Dalam praktiknya, Ridwan Kamil mengaku pemerintah daerah memiliki kendala modal dalam pengembangan migas lokal.

"Pemda masalahnya cuma satu, gak punya duit untuk bertindak sebagi operator. Ibarat sepakbola, BUMD main liga 3, yang kecil. Tapi kecil-kecil bisa ratusan miliar untuk pendapatan asli daerah," tuturnya.

Sebelumnya Kementerian ESDM mendorong agar produksi migas dari sumur tua terus dimaksimalkan. Selain bisa menambah produksi nasional, upaya tersebut bisa mendongkrak ekonomi daerah. Sumur tua merupakan sumur migas yang dibor sebelum 1970 dan telah selesai diproduksi. Mayoritas sumur tersebut dikelola oleh Pertamina EP.

Kementerian ESDM menyebutkan bahwa jika pemerintah daerah ingin memproduksikannya kembali, maka harus membentuk partisipasi Koperasi Unit Desa (KUD)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

KUD/BUMD tersebut bisa reaktivasi sumur tua dengan biaya sendiri. Meski begitu, peralatan yang digunakan harus disetujui oleh kontraktor. Dengan begitu ada pendapatan daerah dan partisipasi masyarakat melalui KUD/BUMD.

Selain itu, KUD/BUMD yang memproduksi sumur tua tidak boleh melaksanakan kegiatan kerja ulang lapisan atau work over. Sebab, hal itu melanggar ketentuan pemerintah.

Reporter: Muhamad Fajar Riyandanu
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait