COP27 Desak Cina Bayar Kompensasi Perubahan Iklim 'Loss and Damage'

Muhamad Fajar Riyandanu
18 November 2022, 17:28
emisi karbon, cina, cop27, perubahan iklim
ANTARA FOTO/REUTERS/Stringer
Seorang pria mengendarai kendaraan roda tiga di tengah-tengah kabut asap imbas tingginya polusi udara di Chiping, provinsi Shandong, Cina, Senin (29/1).

Cina didesak agar membayar kompensasi kepada negara-negara yang terkena bencana imbas perubahan iklim lebih besar sebagai penyumbang emisi karbon dan gas rumah kaca terbesar di dunia, yakni mencapai 28%.

Menteri Kerja Sama dan Ekonomi Pembangunan Jerman, Svenja Schulze, mengatakan Cina sebagai salah satu negara yang berkontribusi dalam kerusakan iklim. Schulze mendorong Cina untuk berpartisipasi untuk mengurasi kerusakan iklim melalui pemberian pendanaan yang lebih banyak kepada negara-negara terdampak.

"Cina saat ini menyumbang 28% emisi gas rumah kaca. Jadi mereka juga harus berkontribusi untuk mengatasi kerusakan," kata Schulze, dikutip dari Reuters pada Jumat (18/11).

Politikus Partai Sosial Demokrat Jerman itu menambahkan, Cina selalu berpaling dari kewajiban membayar kompensasi kerusakan iklim dengan dalih sebagai negara berkembang. "Mereka selalu bersembunyi di balik fakta bahwa mereka adalah negara berkembang. Tapi secara de facto mereka bukan lagi negara berkembang," ujarnya.

Sejumlah negosiator iklim pada Jumat ini sedang merumuskan proposal yang bertujuan untuk menyelesaikan kebuntuan atas pembiayaan atau kompensasi iklim untuk negara-negara yang terkena bencara yang dipicu oleh perubahan iklim.

Mereka mendorong agar proposal tersebut dapat diselesaikan pada konferensi iklim PBB, Conference of The Parties ke-27 (COP27) di Sharm el-Sheikh, Mesir, yang akan berakhir hari ini, Jumat (18/11).

Adapun proposal yang diajukan oleh negara-negara Uni Eropa (UE) telah menyiapkan dana khusus untuk menutupi kerugian dan kerusakan di negara-negara yang paling rentan atau loss and damage fund melalui kontribusi negara-negara pendonor.

Tawaran UE bertentangan dengan proposal negara berkembang dan Cina yang meminta semua negara berkembang untuk memiliki akses ke dana tersebut. Proposal itu menggunakan definisi PBB yang memungkinkan Cina sebagai pihak penerima, bukan menyumbang uang.

Halaman:
Reporter: Muhamad Fajar Riyandanu
Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...