PLN Minta Pipa Gas Cepat Dibangun untuk Muluskan Gasifikasi Pembangkit
PLN terus mendorong percepatan penggunaan gas bumi sebagai bahan bakar pengganti batu bara di sektor pembangkit listrik. Oleh karena itu infrastruktur jaringan pipa gas maupun pengiriman gas dalam bentuk LNG harus ditingkatkan.
Direktur Gas dan BBM PT PLN Energy Primer Indonesia, Rakhmad Dewanto, menyampaikan bahwa konsumsi gas PLN pada 2011 berada di angka 800 billion bristh thermal unit per day (bBtud). Angka ini meningkat menjadi 1.046 bBtud pada 2020, dan diproyeksikan meningkat menjadi 1.300 bBtud pada 2023.
"Apa artinya? PLN butuh gas tapi di saat yang sama kami juga butuh infrastruktur, baik LNG maupun pipa," kata Rakhmad dalam agenda The 3rd International Convention on Indonesian Upstream Oil and Gas (IOG) 2022, Rabu (23/11).
Rakhmad menjelaskan, pemakaian gas akan berkontribusi sebanyak 34% atau setara 3,4 miliar kaki kubik (BCF) dari keseluruhan energi yang dikonsumsi pembangkit listrik PLN pada tahun 2040. Gas akan berperan penting bagi PLN sebagai energi yang menjadi perantara menuju transisi energi.
"Angka itu tiga kali lebih besar dari yang sekarang. Itu akan trus berlanjut dan akan digantikan dengan energi terbarukan pada 2060," ujarnya.
Untuk melancarkan jalan menuju transisi energi di sektor pembangkit, PLN membutuhkan infrastrutur penghantar gas yang langsung bisa terhubung dari sumber gas alam menuju pembangkit maupun terminal LNG.
"Misalnya pipa dari Jawa Tengah ke Jawa Barat dan kemudian ke sektor LNG. PLN perlu memiliki akses ke gas. Jika tidak, gagasan untuk menggunakan gas sebagai transisi energi akan sangat sulit bagi kami," imbuh Rakhmad.
Di forum yang sama, Ketua Komisi VII DPR Sugeng Suparwoto mengatakan pengembangan gas sebagai energi perantara menuju energi terbarukan perlu mendapat sokongan khusus berupa pendanaan investasi yang besar untuk pengadaan infrastruktur dan teknologi.
Dia menambahkan, komisi energi kini tengah mempercepat penyelesaian Revisi Undang-Undang tentang Minyak dan Gas Bumi (RUU Migas) yang ditarget rampung selambat-lambatnya pada Juni 2023, sebagai payung hukum kepastian investasi hulu migas di Tanah Air.
"Nampaknya gas harus menjadi konsen kita utamanya, karena faktanya proven reserve di gas sangat signifikan, apalagi ditumukannya cadangan baru misalnya di Aceh itu. Dan kami sadar pemanfaatan gas atau LNG memerlukan infrastruktur," kata Sugeng.
"Secara berseloroh memang RUU ini nampaknya namanya Gasmi, bukan Migas, karena banyak sekali urusan-urusan gas yang akan diatur," tambahnya.
Keseriusan DPR dalam mendorong pengembangan gas bumi di Tanah Air dilihat dari peran legislatif yang mendorong penyelesaian jaringan pipa gas bumi Cirebon-Semarang (CISEM) yang sempat terhenti.
Proyek ini sejatinya dimulai pada 2006 setelah pemerintah menunjuk PT Rekayasa Industri (Rekind), sebagai pemenang lelang, untuk menggarap proyek ini. Namun proyek ini mandek selama belasan tahun.
Saat ini, Proyek pembangunan pipa transmisi CISEM ini diawali dengan pembangunan Tahap I ruas Semarang-Batang melalui kontrak tahun jamak menggunakan dana APBN 2022 dan 2023.
Proyek CISEM merupakan proyek strategis nasional dan bagian dari rencana interkoneksi pipa transmisi antara jaringan pipa transmisi Sumatera, Jawa Bagian Barat dengan jaringan pipa transmisi Jawa Bagian Timur.
"Kita sepakat proyek CISEM diambil alih oleh negara sehingga komisi VII mengusahakan untuk meneruskan CISEM akrena penting sekali untuk pemanfaatan gas," ujarnya.
