Antam Pastikan Perkara Nikel di WTO Tak Pengaruhi Proyek Hilirisasi
PT Aneka Tambang (ANTAM) terus mendorong percepatan proyek pengembangan baterai kendaraan listrik di dalam negeri sekalipun Indonesia disebut melanggar ketentuan WTO terkait larangan ekspor bijih nikel.
Keterlibatan ANTAM di ekosistem kendaraan listrik melalui konsorsium PT Indonesia Battery Corporation atau IBC yang terdiri dari MIND ID yang merupakan entitas induk ANTAM, lalu Pertamina dan PLN.
Direktur Pengembangan Usaha ANTAM, Dolok Robert Silaban, mengatakan proyek hilirisasi bijih nikel menjadi baterai kendaraan listrik terus berlanjut di tengah sikap WTO yang menolak pembelaan yang diajukan oleh pemerintah soal kebijakan larangan ekspor bijih nikel.
Dolok menegaskan bahwa keberlangsungan proyek pengembangan baterai kendaraan listrik yang dijalankan oleh IBC bersama LG Energy Solution (LGES) dan Ningbo Contemporary Brunp Lygend (CBL) terus berjalan ke arah yang positif.
"Hilirisasi nikel itu kan lebih ke arah NPI dan baterai ya, baterai ini bahan bakunya banyak nikel," kata Dolok saat ditemui di Gedung Nusantara I DPR pada Kamis (24/11).
Lebih lanjut, kata Dolok, akselerasi ekosistem pengembangan baterai kendaraan listrik di Tanah Air makan agresif setelah pemerintah kembali menjajaki kerja sama baru di luar kolaborasi IBC dengan LGES dan CBL.
"Jadi kita sekarang itu punya calon investor, ada beberapa tapi masih dalam tahap perundingan. Ya CBL dan LG, ada beberapa yang baru, itu masih dalam posisi diskusi," ujar Dolok.
Perihal kerja sama teranyar itu, Dolok tak menjelaskan secara detil. Dia enggan mengatakan nama dan asal negara perusahaan tersebut. "Istilahnya baru ngelirik masa dikasih tahu," ucap Dolok.
Hilirisasi jalan terus
Sementara itu, Direktur Hubungan Kelembagaan MIND ID Dany Amrul Ichdan, mengatakan pihak pemerintah bakal mengajukan banding ihwal keputusan panel WTO yang menolak pembelaan larangan ekspor bijih nikel karena keterbatasan jumlah cadangan nikel nasional.
Sebagai Holding BUMN pertambangan, MIND ID, akan terus melanjutkan program hilirisasi komoditas pertambangan di dalam negeri.
"Terhadap putusan itu, RI akan melakukan banding, jadi apa yang diarahakan oleh pemerintah ya MIND ID akan jalankan karena hilirisasi itu sudah menjadi mandat," kata Dany saat ditemui di lokasi yang sama.
Menurutnya, keputusan Indonesia untuk mengajukan banding diperkuat oleh kondisi pengambangan hilirisasi di dalam negeri yang sudah menghasilkan sejumlah produk olahan turunan yang menghasilkan pengaruh positif bagi keuangan negara.
"Maka itu kita lakukan banding, secara hukum kita lakukan banding karena produk-produk hasil hilirisasi sebagaian sudah jadi. Ini untuk keberlangsungan negara dan keberlangsungan bisnis korporasi," ujar Dany.
Sebelumnya diberitakan, Kementerian ESDM melaporkan bahwa Indonesia kemungkinan akan kalah pada gugatan di WTO terkait larangan ekspor bijih nikel oleh Uni Eropa, yang sejatinya bertujuan untuk mendorong hilirisasi di dalam negeri.
Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan bahwa WTO menolak pembelaan yang diajukan oleh pemerintah terkait dengan keterbatasan jumlah cadangan nikel nasional. Kebijakan larangan ekspor nikel dianggap melanggar Pasal XI.1 GATT 1994.
"Keputusan final panel WTO di atas perkara larangan ekspor bijih nikel Indonesia memutuskan bahwa pelarangan larangan eskpor dan kewajiban dan pengolahan mineral di dalam negeri terbukti melanggar ketentutan WTO," kata Arifin saat Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi VII DPR pada Senin (21/11).
