Efek Transisi Energi, Pembebasan Pajak Tak Jamin Kerek Investasi Migas
Langkah pemerintah untuk membebaskan pajak penghasilan (PPh) sekaligus pajak pertambahan nilai (PPN) di sektor hulu migas dinilai masih sulit untuk mengerek pertumbuhan investasi. Hal lantaran tren transisi energi dunia.
Sejumlah perusahaan telah bermanuver ke pengembangan bisnis energi terbarukan. Lembaga keuangan dan bank internasional juga disebut terus menurunkan pendanaan kepada sektor industri energi fosil untuk mengurangi jejak karbonnya.
Pakar Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi, menganggap daya tarik invetasi di sektor hulu migas kian turun karena kondisi lapangan migas domestik yang sudah tua serta penemuan lapangan migas yang kian mengarah pada medan-medan sulit seperti daerah lepas pantai atau offshore.
"Menurut saya tidak ada efek yang ditimbulkan dari pembebasan PPN dan PPh dalam upaya peningkatan investasi hulu migas di Indonesia karena sudah mulai masuk pada masa sunset," kata Fahmy kepada Katadata.co.id, pada Kamis (15/12).
Fahmy menambahkan, saat ini para pengusaha migas lebih memilih untuk mengalokasikan pendanaan pada perluasan bisnis ke sektor energi terbarukan, seperti yang dilakukan oleh Inpex yang telah menanamkan sahamnya di dalam proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) Rantau Dedap, Muara Enim, Sumatera Selatan.
Adapun bagi bara pelaku usaha energi fosil lainnya seperti batu bara juga tengah serius untuk terjun kepada pengembangan energi baru seperti gasifikasi batu bara menjadi Dimethyl Ether atau DME.
"Kecenderugan investor energi sekarang pada invetasi energi baru dan terbarukan. Meskipun sudah ditambah dengan pembebasan pajak, saya kira sulit untuk meningkatkan minat invetasi migas domestik," kata Fahmy.
Senada, Direktur Eksekutif Energy Watch, Mamit Setiawan juga menyebut periode transisi energi menjadi tantangan serius bagi investasi sektor hulu migas di Tanah Air.
"Transisi energi ini menjadi poin, karena semua perusahaan larinya ke sana dan hampir semua lembaga pembiayaan menarik diri dari pembiayaan kegiatan energi fosil," kata Mamit saat dihubungi lewat sambungan telepon pada kesempatan berbeda.
