Cara Beli Elpiji 3 Kg Pakai KTP, Ujicoba Secara Nasional Tahun Ini
Pemerintah berupaya untuk merealisasikan penyaluran subsidi elpiji atau LPG 3 kilogram (kg) yang tepat sasaran. Salah satu upaya tersebut yaitu wajib menunjukkan kartu tanda penduduk (KTP) saat membeli gas yang disubsidi oleh pemerintah itu.
Kebijakan ini merupakan bagian dari rencana transformasi subsidi di dalam 'Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2023'. Dokumen ini menjelaskan bahwa penyaluran elpiji bersubsidi akan dilakukan lebih tepat sasaran dengan membatasi golongan masyarakat yang berhak.
Implementasi transformasi penyaluran subsidi elpiji tabung 3 kg berbasis target penerima akan dilakukan secara bertahap melalui integrasi data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).
Sejauh ini, program ini masih dalam tahap pencocokan informasi antara data pembeli dan P3KE di pangkalan resmi Pertamina yang tersebar di lima lokasi. Melalui mekanisme ini, masyarakat wajib menunjukkan KTP.
Saat ini uji coba dilakukan di Kecamatan Cipondoh dan Ciputat, Tangerang Selatan, Banten; Kecamatan Ngalian, Semarang, Jawa Tengah. Pencocokan data juga diterapkan pada agen resmi penyaluran gas elpiji Pertamina di Kecamatan Batu Ampar, Batam; serta Kecamatan Mataram, Mataram.
Sektetaris Perusahaan Pertamina Parta Niaga, Irto Ginting, uji coba ini dilakukan untuk memantau data pembelian elpiji 3 kg melalui sistem digital. Data calon pembeli akan diinput ke dalam basis data pada subsiditepat.mypertamina.id.
"Saat ini, masyarakat tidak perlu mengunduh aplikasi ataupun QR Code apapun. Membeli seperti biasa, cukup tunjukkan KTP-nya," kata Irto lewat pesan singkat WhatsApp pada Senin (26/12).
Rencana pemerintah untuk menerapkan subsidi tertutup pada penyaluran elpiji tabung 3 kg berangkat dari hitung-hitungan pemerintah ihwal kenaikan volume konsumsi elpiji bersubsidi dan semakin besarnya beban fiskal.
Transformasi subsidi ini dilakukan dengan mengubah paradigma dari subsidi komoditas lewat selisih harga, menjadi subsidi berbasis orang yang disinergikan dengan program bansos lainnya.
