Rencana Larangan Ekspor Hambat Persetujuan RKAB Produsen Bauksit
Asosiasi Pengusaha Bauksit dan Bijih Besi Indonesia (APB3I) melaporkan bahwa mayoritas rencana kerja dan anggaran belanja (RKAB) perusahaan tambang bauksit masih belum disetujui oleh Kementerian ESDM seiring adanya kebijakan larangan ekspor yang dijadwalkan pada Juni 2023.
Pelaksana Harian Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Bauksit dan Bijih Besi Indonesia (APB3I), Ronald Sulistyanto, mengatakan jumlah produksi bauksit tahun ini harus disesuaikan dengan volume kapasitas pabrik pengolahan atau smelter eksisting.
"RKAB baru sedikit yang disetujui, belum banyak yang keluar karena disesuaikan dengan produksi yang akan diserap pada bulan Juni 2023. Di bulan Juni itu hanya diperlukan 13 juta ton," kata Ronald kepada Katadata.co.id pada Kamis (26/1).
Ronald menyampaikan, kapasitas smelter bauksit domestik saat ini hanya mampu mengolah input sejumlah 13 juta ton per tahun, jauh di bawah kapasitas produksi rata-rata tahunan sekira 45 juta ton dari 30 perusahaan. "Sehingga nanti persaingan bebas, yang kuat bisa masukin bauksitnya ke smelter," ujar Ronald.
Kabar serupa juga disampaikan oleh Ketua Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi), Rizal Kasli. Dia menyebut beberapa perusahaan tambang bauksit belum menerima persetujan RKAB dari Kementerian ESDM sehingga menimbulkan ancaman penundaan produksi pada awal tahun ini.
Menurut Rizal, hal ini terjadi lantaran ada perubahan wewenang persetujuan RKAB dari semula yang diteken oleh Menteri ESDM beralih kepada Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (Dirjen Minerba).
"Seharusnya RKAB sudah keluar di akhir Desember. Kalau tidak para pengusaha tidak bisa produksi di Januari," kata Rizal saat dihubungi lewat sambungan telepon pada Selasa (10/1).
