PJ Gubernur DKI: Penanganan Kemiskinan di Jakarta Terkendala Pendatang
Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyebut bahwa penanganan kemiskinan di Ibu Kota terkendala adanya penambahan pendatang baru.
Oleh karena itu dia meminta pengurus Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) tanggap untuk senantiasa mendata warga pendatang yang ada di wilayahnya. Pemerintah pusat memberikan target penurunan kemiskinan pada 2024 sebesar 7% dan 0% untuk kemiskinan ekstrem.
“RT dan RW perlu membantu camat dan lurah dalam menangani pendatang baru,” kata Heru saat menghadiri kegiatan Guyub Ketua Rukun Warga (RW) se-Jakarta Barat di kawasan Tambora, Jakarta Barat, dalam siaran pers Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Sabtu (4/2).
Dalam percepatan penanganan kemiskinan ekstrem, Pemprov DKI Jakarta menetapkan Program Intervensi Kemiskinan Terpadu, salah satunya dengan memberikan bantuan/layanan sosial.
Heru berharap seluruh pihak di Ibu Kota, termasuk pengurus RT/RW, dapat bersinergi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) masing-masing dalam upaya-upaya memastikan bantuan-bantuan yang diberikan sudah tepat sasaran.
Karena semestinya, dengan adanya bantuan/layanan sosial yang diberikan Pemprov DKI Jakarta kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), lanjutnya, itu dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk Jakarta.
