ESDM: Pemerintah Masih Terima Pajak Rp 15,1 T dari Insentif Gas Murah
Kementerian ESDM melaporkan adanya pendapatan pajak sebesar Rp 15,3 triliun dari hasil penerapan kebijakan harga gas bumi tertentu (HGBT) atau gas murah industri seharga US$ 6 per MMbtu pada tahun 2021.
Stimulus harga gas murah kepada tujuh industri tertentu yang berlaku sejak 2020 itu dinilai masih memberikan dampak positif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya saing industri nasional.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas), Tutuka Ariadji, menyampaikan bahwa implementasi program tersebut berdampak positif terhadap pendapatan perpajakan hingga 20% dari industri penerima kebijakan HGBT.
"Ketika kebijakan HGBT diberlakukan pada periode 2020 hingga 2021, terdapat peningkatan pendapatan perpajakan sebesar 20% dari industri penerima kebijakan HGBT dengan pendapatan pajak sebesar 15,3 triliun rupiah pada tahun 2021," kata Tutuka dalam siaran pers, dikutip Senin (17/4).
Secara sektoral, industri sarung tangan karet dan keramik merupakan dua sektor yang mengalami pertumbuhan perpajakan yang positif pada tahun 2019 hingga 2020.
Pada 2021, seluruh sektor industri penerima kebijakan HGBT mencatatkan pertumbuhan perpajakan yang bernilai positif. Peningkatan terbesar berasal dari sektor sarung tangan karet, yang mengalami peningkatan hingga 3,5 kali.
"Data-data tersebut semakin mengukuhkan peran migas dalam kebijakan HGBT ini sebagai menjadi modal pembangunan nasional, tidak hanya sebagai salah satu sumber penerimaan negara saja," kata dia.
Dari sisi tenaga kerja, baik tenaga kerja langsung maupun tidak langsung, terdapat peningkatan jumlah tenaga kerja pada tahun 2019-hingga 2021 pada industri penerima kebijakan HGBT.
