Kemnaker Terima 2.283 Aduan THR, Mayoritas Tak Dibayarkan Perusahaan
Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) melaporkan hingga Jumat (21/4) telah menerima 2.283 aduan terkait pembayaran tunjangan hari raya atau THR. Adapun dari jumlah tersebut, lebih dari 50% terkait THR yang tidak dibayarkan oleh perusahaan.
“Dari jumlah 2.283 pengaduan THR yang berasal dari 1.529 perusahaan, sebanyak 1.144 pengadu tentang THR tak dibayarkan, 754 aduan THR tak sesuai ketentuan, dan 385 aduan THR terlambat bayar,” kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemnaker Anwar Sanusi, Jumat (21/4).
Dia menambahkan bahwa dari 2.283 pengaduan THR, sebanyak 276 aduan telah ditindaklanjuti dan 1.253 aduan yang belum ditindaklanjuti.
Dari 276 aduan yang ditindaklanjuti masuk laporan hasil pemeriksaan kinerja, satu aduan telah diterbitkan nota pemeriksaan ke satu, dan dua aduan telah masuk rekomendasi. “Satu aduan masuk nota pemeriksaan pertama dan dua aduan masuk rekomendasi berasal dari Banten,” ujarnya.
DKI Jakarta tercatat sebagai provinsi terbanyak menerima aduan yakni 703 aduan. Diikuti Jawa Barat (457), Jawa Tengah (234), Banten (222), Jawa Timur (191), Yogyakarta (56), Kepulauan Riau (42), Sumatera Utara dan Sumatera Selatan (40), Sumatera Barat (37), dan Riau (28).
“Dari 703 aduan di DKI Jakarta, sebanyak 338 aduan soal THR tak dibayarkan, 233 THR tak sesuai ketentuan, dan 132 aduan THR terlambat bayar,” kata Anwar.
