ESDM Pastikan Freeport Tambah Jatah Saham Pemerintah 10% pada 2041
Kementerian ESDM mengatakan proses divestasi atau pelepasan saham tambahan 10% milik Freeport-McMoran Inc di PT Freeport Indonesia (PTFI) kepada pemerintah akan dieksekusi pada 2041 mendatang.
Dengan divestasi tersebut, pemerintah akan menambah kepemilikan porsi sahamnya di PFI menjadi 61%. Divestasi juga menjadi persyaratan perpanjangan kontrak izin usaha pertambangan khusus atau IUPK PTFI yang berakhir pada 2041.
Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan proses negosiasi pemerintah dengan Freeport-McMoran Inc terus berjalan positif. "Divestasi nanti tahun 2041, memang saat ini sedang kami negosiasikan dengan catatan pemerintah lihat juga perkembangan hilirnya," kata Arifin di Kementerian ESDM pada Rabu (31/5).
Lebih lanjut, kata Arifin, pemerintah tengah mempercepat penyusunan regulasi perpanjangan kontrak IUPK PT Freeport Indonesia meski kontrak operasi produksi baru akan berakhir pada 2041.
Jika pemerintah mengabulkan perpanjangan tersebut, PTFI berhak menambang sisa potensi sumber daya mineral yang terkandung di tambang Grasberg, Papua hingga 2061.
Arifin mengatakan bahwa perpanjangan kontrak UIPK Freeport dinilai sebagai upaya pemerintah untuk memberikan jaminan investasi. Perpanjangan juga dilakukan untuk mengamankan pasokan konsentrat tembaga untuk smelter domestik.
Selain itu, masa perpanjangan izin yang diurus sejak jauh hari ini akan memberi kesempatan bagi Freeport untuk melakukan eksplorasi di tambang bawah tanah sebelum memulai proses produksi.
