Prabowo dan Ganjar Janji Percepat Moratorium Smelter Nikel Kelas II
Pemerintah berencana menerapkan moratorium pemberian izin pembangunan smelter nikel, khususnya untuk nikel kelas II. Hal ini sebagai upaya menjaga umur ketersediaan nikel di Indonesia agar di masa mendatang Indonesia tidak menjadi pengimpor.
Terkait rencana kebijakan ini pasangan calon presiden (capres) dan wakil presiden (cawapres) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD berjanji akan mempercepat moratorium.
Juru bicara pasangan Prabowo-Gibran, Eddy Soeparno mengatakan akan melakukan moratorium sekaligus perbaikan mengenai smelter nikel dengan mengintegrasikan perizinannya. Saat ini perizinan smelter nikel ada pada dua kementerian, yakni izin usaha dari Kementerian Perindustrian dan IUPK dari Kementerian ESDM.
“Jangan sampai Kemenperin mengeluarkan izin smelter terus-menerus sementara dalam kurun waktu 10-15 tahun cadangan nikel kita akan habis,” kata Eddy dalam diskusi publik di Jakarta pada Selasa (9/1).
Tidak hanya soal pemberian perizinan, Eddy juga akan mengintegrasikan pencabutan izin bagi smelter smelter yang saat ini kewenangannya ada di Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Kemenkomarves).
“Jadi ini PR bersama, dan ini yang akan kami lakukan oleh Prabowo-Gibran agar sinkronisasi aturan yang mengeluarkan izin dan mencabut izin usaha bisa berada dalam satu atap,” ucapnya.
Sinkronisasi ini dilakukan agar menjaga ketersediaan nikel di Indonesia. “Dalam belasan tahun nanti saat kita baru menguasai teknologi pembuatan baterai namun bahan bakunya sudah tidak ada,” ujarnya.
Senada, pasangan Ganjar-Mahfud juga mendukung adanya moratorium nikel ini. Hal ini dinyatakan oleh juru bicara paslon nomor urut tiga ini, Edi Sutrisno.
“Kami akan moratorium smelter nikel sekaligus memastikan adanya percepatan adanya industri nikel turunan untuk mencegah habisnya ketersediaan nikel. Jangan sampai industri turunan baru dibangun, namun ore nya sudah habis. Kami tidak ingin itu terjadi,” ujarnya.
Edi menyoroti soal Indonesia sebagai salah satu pemain besar dimana mampu memproduksi 22% nikel dunia. “Meski pemain besar, kalau nikel kita dieksploitasi habis-habisan dan tidak dimoratorium maka bisa jadi 20 tahun lagi nikel sudah selesai. Ini menjadi concern bagi Pak Ganjar dan Pak Mahfud,” ucapnya.
Sama seperti Prabowo-Gibran, Edi menyebut Ganjar-Mahfud juga menyoroti soal perizinan nikel. “Perlu melakukan perbaikan di kementerian terkait. Mulai dari audit izin dari awal, penegakkan hukum, review perizinan,” ucapnya.
Anies Beda Suara
Berbeda dengan dua nama sebelumnya, pasangan capres cawapres Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar mengatakan tidak ingin terburu-buru soal moratorium smelter nikel. Juru Bicara Anies-Muhaimin Irvan Pulungan mengatakan pihaknya berkomitmen untuk melakukan evaluasi secara komprehensif.
“Kami berkomitmen melakukan evaluasi terhadap beroperasinya smelter-smelter tersebut dan kemudian mengambil keputusan apakah dimoratorium atau bagaimana,” kata Irvan.
Menurutnya, keputusan moratorium atau tidak akan sulit dilakukan tanpa analisis yang komprehensif. “Kami berkomitmen mengembalikan peraturan dan kebiasaan baik di Indonesia dalam melakukan keputusan berbasis data, fakta dan partisipasi masyarakat,” ucapnya.
