Ahli Keamanan Siber Sayangkan KPU Tidak Memproteksi Data Pemilih

Happy Fajrian
22 Mei 2020, 18:32
kebocoran data KPU, data dpt bocor, keamanan siber
ANTARA FOTO/Irfan Anshori/nz
Data 2,3 juta pemilih tetap milik KPU diduga telah diretas dan dijual di forum database sharing, RaidForums.com. Ahli keamanan siber menyayangkan KPU tidak memproteksi data yang diklaim sebagai data terbuka tersebut.

Publik Tanah Air dikejutkan oleh kebocoran data 2,3 juta pemilih tetap milik Komisi Pemilihan Umum (KPU). Ahli keamanan siber dan ketua lembaga riset siber Indonesia CISSReC Pratama Persadha menilai meski data tersebut data terbuka, bukan berarti data tersebut tidak perlu dilindungi.

“Data yang disebar tanpa enkripsi sama sekali. Nomor KTP dan KK bersamaan misalnya bisa digunakan untuk mendaftarkan nomor seluler dan juga melakukan pinjaman online bila pelaku mahir melengkapi data,” jelas Pratama dalam siaran pers yang diterima Katadata.co.id, Jumat (22/5).

Advertisement

Menurut dia, informasi tersebut tetap harus dilindungi, minimal dienkripsi agar tidak sembarangan orang bisa memanfaatkannya karena adanya data nomor KTP dan KK.

“Apalagi verifikasi data DPT (daftar pemilih tetap) hanya perlu data NIK. Jangan semua data dijadikan satu apalagi tanpa pengamanan,” ujarnya.

(Baca: 200 Juta Data Pemilih Terancam Diretas, KPU Masih Periksa Server)

Pratama menambahkan bila data ini dikombinasikan dengan data Tokopedia dan Bukalapak yang lebih dulu terekspos, maka akan dihasilkan data yang cukup berbahaya dan bisa dimanfaatkan untuk kejahatan.

Dia mencontohkan seperti mengkombinasikan data telepon dari marketplace dengan data KTP dan KK. “Jelas ini sangat berbahaya," ujarnya.

Dia menilai peristiwa ini juga harus menjadi peringatan bagi dukcapil agar bisa mengamankan data kependudukan. Perlu dipikirkan lebih jauh terkait pengamanan enkripsi pada data penduduk

Peristiwa ini juga membuat pengamanan sistem IT KPU dipertanyakan. Apalagi 2020 ada agenda pilkada, jangan sampai ini menjadi isu tersendiri bagi KPU. Selama ini sistem IT KPU selalu dijadikan rujukan saat hitung cepat hasil pemilu maupun pilkada.

(Baca: Akademisi Ungkap Penyebab RI Rawan Zoomboombing hingga Kebocoran Data)

“Kita tentu khawatir, setiap gelaran pemilu dan pilkada KPU selalu mendapat ancaman untuk diretas. Bagi dukcapil kerawanan ini harus menjadi catatan penting untuk waspada, jangan sampai sistem ditembus dan peretas bisa memodifikasi sesuka mereka,” tegas Pratama.

Halaman:
Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...
Advertisement