Larang Penjualan TikTok, Pemerintah Tiongkok Tak Ingin Terlihat Lemah

Pemerintah TIongkok lebih memilih TikTok tak dapat beroperasi di AS daripada terlihat lemah di bawah tekanan pemerintahan Donald Trump.
Image title
Oleh Happy Fajrian
13 September 2020, 14:32
tiktok, tiongkok , as, donald trump, penjualan tiktok
123RF.com/Opturadesign
Ilustrasi aplikasi video musik TikTok

Pemerintah Tiongkok menentang rencana penjualan operasional TikTok secara paksa kepada perusahaan Amerika Serikat (AS). Beijing lebih memilih TikTok dilarang di AS daripada tunduk pada ancaman Presiden Donald Trump.

Bulan lalu Trump mengeluarkan dua perintah eksekutif yang mengharuskan TikTok dijual ke perusahaan teknologi AS atau menghentikan operasinya. Namun Tiongkok menilai penjualan tersebut akan menunjukkan Negeri Panda lemah di bawah tekanan Washington.

Desakan penjualan tersebut lantaran Pemerintah AS menganggap TikTok sebagai ancaman terhadap keamanan nasional. AS menuding data-data pengguna TikTok AS diserahkan kepada pemerintah Tiongkok.

Oleh karena itu, jika TikTok ingin aplikasinya tetap bisa digunakan di AS, mereka harus menjual operasional dan mentransfer data penggunanya ke server di AS.

“AS telah menyalahgunakan konsep keamanan nasional, dan harus berhenti menindas perusahaan asing,” kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Zhao Lijian, seperti dikutip Reuters, Minggu (13/9).

Perusahaan pemilik TikTok, ByteDance, pada pernyataannya kepada Reuters, menyatakan bahwa pemerintah Tiongkok tidak pernah menyarankan TikTok berhenti beroperasi di AS atau di pasar lainnya.

ByteDance juga telah membantah bahwa mereka telah menyerahkan data-data pengguna TikTok, termasuk pengguna di AS, kepada pemerintah Tiongkok. “Kami tidak akan mengabulkan permintaan data dari otoritas Tiongkok,” tulis pernyataan TikTok.

Namun sumber internal otoritas Tiongkok menyebutkan bahwa pada 28 Agustus, pemerintah Tiongkok telah merevisi aturan terkait ekspor teknologi yang bertujuan untuk menghambat rencana penjualan TikTok.

Aturan tersebut fokus pada teknologi yang dianggap sensitif sehingga  ekspornya membutuhkan izin dari pemerintah. Beberapa teknologi yang ekspornya tidak membutuhkan izin seperti analisis teks, pengenalan suara, dan saran konten.

Salah satu yang ekspornya dibatasi yaitu teknologi analisis data untuk layanan rekomendasi informasi yang dipersonalisasi. Perlu diketahui, TikTok menggunakan teknologi ini guna memahami minat pengguna dan mengisi umpan (feeds) mereka dengan hal-hal yang akan mereka sukai untuk ditonton.

Jika pemerintah Tiongkok memblokir penjualan TikTok, pemerintah AS kemungkian besar akan benar-benar memberlakukan pembatasan pada aplikasi tersebut.  Apple dan Google pun bakal meghapus TikTok di toko aplikasi mereka secara global.

Adapun Microsoft telah menjadi yang terdepan dalam pembicaraan akuisisi TikTok yang tampaknya akan melibatkan Walmart. Selain itu, Twitter, Netflix hingga Oracle juga dikabarkan sedang dalam tahap pembicaraan dengan perusahaan aplikasi video pendek asal Tiongkok tersebut.

ByteDance dan Oracle menolak mengomentari perubahan aturan tersebut. Hingga saat ini, belum jelas perusahaan yang akan mendapatkan TikTok. Walmart yang berminat mengakuisisi bersama Microsoft kemungkinan besar akan mengubah TikTok menjadi e-commerce bagi pembuat dan pengguna aplikasi.

Beda halnya dengan perusahaan perangkat lunak Oracle. Banyak analisis memprediksi ketertarikannya mengakuisisi TikTok adalah untuk mendapatkan data pengguna tentang interaksi sosial. Dengan begitu, perusahaan dapat mengembangkan bisnis cloud, data, dan periklanannya.

Pemerintah India sebelumnya telah memblokir Tiktok bersama puluhan aplikasi Tiongkok lainnya karena dianggap mengancam keamanan data pengguna.

Video Pilihan

Artikel Terkait