Pertamina Targetkan Porsi Pendapatan Energi Terbarukan Capai 15%

Saat ini kapasitas terpasang pembangkit listrik panas bumi dan energi terbarukan Pertamina mencapai hampir 6,7 gigawatt (GW).
Image title
8 April 2021, 20:28
pertamina, energi terbarukan
ANTARA FOTO/ANIS EFIZUDIN
Ilustrasi sumur panas bumi.

Pertamina menargetkan kontribusi pendapatan dari bisnis energi baru terbarukan dalam lima tahun mendatang dapat mencapai 10 - 15% dari seluruh unit bisnis perusahaan.

Direktur Keuangan Pertamina Emma Sri Martini mengatakan bisnis utama Pertamina selama ini masih didominasi oleh bahan bakar fosil. Sementara pendapatan dari unit bisnis energi terbarukan masih relatif kecil, yakni kurang dari 5%.

Menurutnya ambisi menggenjot pendapatan dari sektor energi bersih ini didorong oleh komitmen perusahaan untuk mendukung energi terbarukan yang sebagian besar didominasi oleh Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP).

Saat ini kapasitas terpasang PLTP yang dioperasikan oleh anak usaha hampir mencapai 1,2 gigawatt (GW), sedangkan energi terbarukan lainnnya hampir 5,5 GW.

"Kami memiliki banyak potensi dan sedang bersiap untuk beralih dari bahan bakar fosil dan lebih fokus pada energi terbarukan," kata Emma dalam webinar bertajuk Transition Finance Series - Asia Pacific: Financing a Sustainable Future, Kamis (8/4).

Pertamina menyadari jika bisnis bahan bakar fosil dalam rentang waktu 30 hingga 40 tahun akan memasuki masa sunset. Oleh sebab itu, mau tak mau perusahaan harus memasuki masa transisi energi melalui anak usaha yang sudah dipersiapkan untuk itu.

Apalagi peluang mendapatkan pendanaan hijau untuk panas bumi terbuka lebar. "Panas bumi untuk investor hijau cukup banyak didominasi dan paling disukai," kata dia.

Oleh karena itu, Pertamina berencana menerbitkan obligasi hijau untuk sektor panas bumi dalam beberapa bulan mendatang. Meski demikian, Emma tak merinci secara detail terkait rencana tersebut. "Jika tidak tahun ini, mungkin tahun depan, kami berencana menerbitkan obligasi hijau untuk panas bumi," ujarnya.

Namun perusahaan memerlukan dukungan berupa kerangka regulasi untuk dapat merealisasikan hal tersebut. Karena sebagian besar emiten memandang, ketika berhasil menerbitkan obligasi hijau, maka perlu biaya tambahan, seperti mendapatkan sertifikasi atau menyewa konsultan.

Sementara, dari sisi sektoral, perusahaan juga memerlukan dukungan oleh regulator, dalam hal ini Kementerian ESDM. Apalagi Pertamina juga telah mendirikan perusahaan holding baterai dengan konsorsium BUMN lainnya. "Ini salah satu persiapan kita untuk mengganti konsumsi bahan bakar fosil kendaraan," ujarnya.

Reporter: Verda Nano Setiawan
Video Pilihan

Artikel Terkait