Genjot Pembangkit EBT, Pemerintah Tolak Proyek PLTU Baru
Pemerintah memutuskan untuk tidak lagi menerima pembangunan proyek pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) baru dalam draf Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021-2030. Hal ini untuk menegaskan komitmen pemerintah untuk menggenjot pembangkit energi baru terbarukan.
Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Rida Mulyana mengatakan pemerintah tak lagi menerima usulan pembangunan PLTU baru, kecuali meneruskan beberapa proyek yang sudah terlanjur dalam tahap pemenuhan pembiayaan dan konstruksi.
Adapun dalam draft RUPTL 2021-2030, porsi pembangkit EBT direncanakan sebesar 48%, sedangkan pembangkit fosil sebesar 52%. Angka tersebut lebih besar jika dibandingkan porsi pada RUPTL 2019-2028 yang hanya sebesar 30% untuk pembangkit EBT dan 70% untuk pembangkit fosil.
"Jika dibandingkan, kami bisa klaim RUPTL sekarang dari sisi komposisi pembangunan pembangkit fosil dan non fosil yang lama itu 30% EBT dan 70% fosil," ujarnya dalam RDP bersama Komisi VII, Kamis (27/5).
PLN sebelumnya diminta untuk tidak membangun pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) paling tidak pada 2025, terutama jika ingin menjadi perusahaan yang netral karbon pada 2050. Pasalnya untuk mencapai target tersebut, maka puncak emisi karbon harus terjadi pada 2030.
Namun perusahaan setrum pelat merah ini menyatakan baru akan fokus pada pembangkit energi terbarukan setelah merampungkan megaproyek pembangkit listrik 35.000 megawatt (MW). Padahal 20.000 megawatt dari proyek tersebut berasal dari pembangkit listrik tenaga uap.
Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa menilai PLN tidak bisa menunggu hingga proyek 35.000 MW rampung baru fokus pada pembangkit energi baru terbarukan (EBT).
