AKR Gandeng BP Garap Bisnis Ekosistem Kendaraan Listrik di Indonesia

AKR Corporindo bermitra dengan BP untuk membangun stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) di Indonesia.
Image title
8 September 2021, 11:56
kendaraan listrik, spklu, mobil listrik
Ajeng Dinar Ulfiana | KATADATA
Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) milik PLN.

PT AKR Corporindo Tbk bakal masuk ke bisnis ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. Salah satunya yakni dengan masuk ke bisnis stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU). Perusahaan berkode emiten AKRA ini akan bekerja sama dengan British Petroleum (BP).

Direktur dan Sekretaris Perusahaan AKR Corporindo Suresh Vembu, mengatakan bahwa pemilihan BP sebagai mitra karena perusahaan energi asal Inggris tersebut dianggap memiliki segudang pengalaman dalam hal teknologi dan pemasaran.

BP juga memiliki jaringan stasiun pengisian kendaraan listrik terbesar di Britania Raya, BP Chargemaster. "Mungkin dalam waktu 3-5 tahun ketika mobil listrik tumbuh di Indonesia, kami sudah siap," katanya dalam Public Expose 2021, Rabu (8/9).

Selain itu, pihaknya juga bakal melirik bisnis stasiun swap baterai. Dengan sistem swap baterai ini diharapkan pengguna kendaraan listrik dapat dengan mudah mengisi daya.

Advertisement

Presiden Direktur AKR Corporindo Haryanto Adikoesoemo mengatakan untuk mengisi daya kendaraan listrik dari rumah dengan kapasitas 20 kVa setidaknya membutuhkan waktu 4-5 jam. Namun dengan teknologi yang telah dimiliki BP, pengguna hanya butuh waktu 30 menit.

"Kalau kita butuh charger cepat kita butuh 250 kVa, ini tegangan tinggi ke depan dibutuhkan SPKLU yang cepat," katanya. Simak proyeksi pengembangan SPKLU hingga 2031 pada databoks berikut:

Selain SPBU dan SPKLU, BP juga memiliki bisnis minimarket. Sehingga ketika orang melakukan pengisian daya di SPKLU yang membutuhkan waktu 30 menit, mereka dapat makan terlebih dahulu.

"BP sudah siapkan strategi ini ke depan sehingga kita secara continue ini untuk ev baterai dan juga untuk mengganti baterai ini perlu mekanik gak mungkin dilakukan di rumah," katanya.

Pemerintah Siapkan Insentif untuk SPKLU

Kementerian ESDM saat ini tengah menyiapkan sejumlah insentif dan kemudahan perizinan bagi badan usaha dan pemilik kendaraan listrik. Harapannya, pembangunan ekosistem kendaraan listrik melalui penyediaan infrastruktur SPKLU dapat segera terealisasi.

"Pemerintah memberikan insentif tarif curah sebesar Rp 714/kWh untuk badan usaha SPKLU dengan tarif penjualan maksimal Rp 2.467/kWh. Jadi marginnya lumayan lebar," kata Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Rida Mulyana pekan lalu.

Tak hanya insentif tarif, pemerintah juga memberikan keringanan biaya penyambungan dan/atau jaminan langganan tenaga listrik hingga pembebasan rekening minimum selama dua tahun pertama untuk badan usaha SPKLU yang bekerjasama dengan PLN.

"Perizinan ini kembali dipermudah dalam Permen ESDM Nomor 5 Tahun 2021 di mana sebelumnya penetapan wilayah usaha untuk SPKLU membutuhkan rekomendasi dari pemerintah daerah. Saat ini dapat digantikan dengan dokumen bukti kepemilikan lahan SPKLU atau perjanjian kerjasama dengan pemilik lahan SPKLU," kata Rida.

Badan Usaha SPKLU sendiri memiliki kewajiban pelaporan dengan menyediakan sistem informasi yang terintegrasi dengan sistem informasi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan.

"Sistem informasi ini pada saatnya akan memudahkan konsumen pemilik kendaraan listrik untuk mencari SPKLU atau stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum (SPBKLU)," ujarnya.

Tak hanya bagi Badan Usaha SPKLU, insentif juga diberikan kepada pemilik kendaraan listrik. Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Wanhar, dalam kesempatan yang sama memaparkan stimulus percepatan penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB).

Wanhar menyebut pemilik kendaraan listrik (KBLBB) mendapatkan biaya pasang spesial untuk tambah daya. Tambah daya hingga 11.000 VA biayanya Rp 150.000 untuk 1 fasa, sedangkan tambah daya hingga 16.500 VA biayanya Rp 450.000 untuk 3 fasa.

"Ada pula insentif tarif tenaga listrik home charging yakni diskon 30% selama tujuh jam pada pukul 22.00-05.00. Ini diberikan kepada pemilik kendaraan listrik (KBLBB) dengan home charging yang terkoneksi pada sistem PLN," ujar Wanhar.

Dalam Grand Strategi Energi Nasional, pemerintah menargetkan pembangunan 572 unit SPKLU tahun ini, hingga 31.859 unit pada tahun 2030. Target SPKLU ini ditujukan untuk dapat mengakomodir potensi KBLBB roda 4 yang diperkirakan berjumlah sekitar 2.2 juta unit pada 2030. Adapun Per Agustus 2021 KBLBB yang beredar di jalanan Indonesia telah berjumlah 1.478 untuk roda empat, 188 untuk roda tiga, dan 7.526 unit untuk roda dua.

Reporter: Verda Nano Setiawan
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait