Kebutuhan Domestik Jadi Prioritas, DEN Yakin RI Tak akan Krisis Energi

Menurut DEN kebijakan energi nasional lebih dulu memprioritaskan kebutuhan domestik sebelum komoditas energi diekspor, sehingga RI bisa terhindar dari krisis energi.
Image title
30 September 2021, 15:25
energi, krisis energi, kebijakan energi
Katadata/Ratri Kartika
Ilustrasi.

Pemerintah akan tetap memprioritaskan kebutuhan energi untuk domestik terlebih dulu. Ini dilakukan supaya Indonesia tidak mengalami kejadian krisis energi yang terjadi di Inggris dan kawasan Eropa serta Tiongkok.

Anggota DEN Satya Widya Yudha mengatakan sesuai kebijakan energi nasional, energi menjadi modal pembangunan sebagai komoditas yang diperdagangkan. Oleh karena itu, kebijakan energi harus mengutamakan kebutuhan untuk domestik.

"Apakah Indonesia cukup untuk kepentingan energi primernya, saya katakan cukup karena semua boleh diekspor kalau kepentingan domestik terpenuhi," kata Satya kepada Katadata.co.id, Kamis (30/9).

Misalnya, sekalipun harga batu bara saat ini tengah tinggi dan ekspor ke Tiongkok mengalami lonjakan, namun pemerintah tetap memperhatikan kebutuhan domestik. Begitu juga dengan gas dari Kilang LNG Tangguh.

Sedangkan, untuk bahan bakar minyak karena sifatnya impor, Indonesia memiliki cadangan operasional sekitar 21 hari. "Maka kita tidak perlu gegabah seperti yang terjadi di Inggris adanya panic buying karena cadangan operasional kita untuk BBM masih bisa dipenuhi," katanya.

Direktur Pembinaan Program Migas Kementerian ESDM, Dwi Anggoro Ismukurnianto meyakini Indonesia mempunyai persiapan yang cukup matang agar terhindar dari krisis energi. Apalagi pemerintah sudah memiliki Grand Strategi Energi Nasional alias GSEN untuk transisi energi.

"Pemerintah tetap memprioritaskan gas untuk kebutuhan domestik termasuk pembangkit," katanya. Simak databoks berikut:

Seperti diketahui, Presiden Cina Xi Jinping telah berjanji tingkat emisi negaranya akan mencapai titik tertinggi atau puncaknya sebelum 2030. Setelah itu tingkat emisi akan terus diturunkan hingga netralitas karbon dicapai pada 2060.

Namun kebijakan ini telah menjadi salah satu penyebab krisis energi listrik di Cina saat ini lantaran pasokan batu bara untuk pembangkit listrik PLTU berkurang. Akibatnya, saat ini Cina mengalami krisis listrik yang memicu penutupan sektor industri.

Pemasok perusahaan besar seperti Apple dan Tesla terpaksa menutup sementara pabriknya karena kota tempat mereka beroperasi, yakni Shenyang dan Dalian menerapkan penjatahan listrik.

Reporter: Verda Nano Setiawan
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait