ESDM: Implementasi Co-firing PLTU Terkendala Harga & Pasokan Biomassa
Kementerian ESDM tengah merampungkan Rancangan Peraturan Menteri (Permen) terkait program co-firing biomassa pada pembangkit listrik tenaga uap (PLTU). Hal ini dilakukan guna mendorong tercapainya target bauran energi baru terbarukan (EBT) sebesar 23% pada 2025.
Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Dadan Kusdiana mengatakan rancangan proses penyusunan rancangan permen terkait program co-firing telah rampung. Namun masih ada kendala terkait penetapan harga biomassa yang masih perlu dikaji lebih lanjut.
"Sudah selesai, tinggal satu aspek saja dari sisi harga yang belum bisa diputuskan. Karena dari penjual tinggi dan dari sisi yang beli ingin harganya lebih rendah. Ini bagaimana kita bisa menyatukan," ujar Dadan dalam diskusi secara virtual, Jumat (15/10).
PLN sangat terbuka terhadap program ini. Bahkan sudah ada 29 PLTU yang siap mengimplementasikannya, termasuk persentase campurannya. "Sekarang dimana ini barangnya. Ini sudah kami hitung ada. Tapi bicara lebih detail, bicara logistik adalah bicara harga," kata Dadan.
Dia pun berharap agar Masyarakat Energi Biomassa Indonesia (MEBI) dapat memberikan patokan harga tetap untuk pasokan biomassa. Sehingga pemerintah dapat memfasilitasinya dalam bentuk Permen untuk mempercepat pengembangan EBT.
Menurut Dadan jika dilihat dari sisi kompleksitas, maka pemanfaatan biomassa untuk program co-firing jauh lebih simpel. Oleh sebab itu, dia mengharapkan dukungan dari MEBI untuk dapat berkoordinasi dengan berbagai pihak mengenai kepastian harga ini.
"PLN sudah sangat membuka diri untuk hal ini. Banyak pihak menyatakan dukungannya. PLN sudah ada MoU dengan BUMN lain. Tapi memang yang belum terjadi ini kontrak. Karena kontrak itu ada volume ada harga," katanya.
Upaya memperpanjang umur PLTU dengan cara co-firing dinilai bukan senjata pamungkas untuk mencapai target 23% EBT. Lembaga kajian internasional asal Amerika Serikat, Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) menyebut tanpa insentif signifikan akan sulit melaksanakan program itu.
