Harga Jual Rendah, Insentif Pengembangan EBT Dinilai Masih Kurang
Upaya pemerintah menabur insentif guna menggenjot pengembangan energi baru terbarukan (EBT) di Indonesia rupanya belum mampu menarik minat investor. Pasalnya, hambatan investasi di sektor ini masih berkutat pada persoalan harga EBT.
Ketua Umum Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI) Surya Darma mengatakan persoalan harga masih menjadi kendala utama dalam pemanfaatan EBT. Ini lantaran harga energi terbarukan tidak ditetapkan sesuai dengan keekonomiannya.
"Bahkan diminta untuk hanya boleh maksimum 85% dari biaya pokok produksi listrik PLN," kata Surya kepada Katadata.co.id, Selasa (2/11).
Sementara, listrik di Indonesia saat ini hampir 90% bersumber dari energi fosil. Dengan ketetapan harga EBT 85% dari BPP PLN, membuat investasinya tak menarik. Salah satu upaya agar bisa memenuhi keekonomian, pemerintah bisa memberikan insentif tambahan lagi pada pengembang EBT.
Harapannya, insentif tersebut dapat meningkatkan keekonomian sehingga memberikan daya tarik. "Hanya saja belum banyak insentif terkait yang dapat meningkatkan keekonomian proyek," katanya.
Direktur Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan Kementerian ESDM Chrisnawan Anditya, mengatakan pemerintah telah menyiapkan berbagai insentif untuk mendukung pengembagan energi terbarukan di Indonesia.
Pada sisi fiskal, insentif diberikan dalam bentuk Tax Allowance pengurangan 5% Pajak Penghasilan (PPh) selama 6 tahun, Import Duty Facilitation atau pembebasan bea masuk 2 tahun untuk mesin dan peralatan, dan pembebasan tambahan 2 tahun untuk bahan baku untuk perusahaan yang menggunakan mesin dan peralatan lokal minimal 30%.
