Butuh Dana Besar, Komitmen Transisi EBT RI Tergantung Negara Maju?
Pemerintah mempunyai komitmen kuat untuk mencapai target bauran energi terbarukan. Salah satunya dengan pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU). Namun guna merealisasikan hal itu, komitmen pendanaan dari negara maju sangat diperlukan.
Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan mengatakan Indonesia tak bisa melakukan apa-apa tanpa adanya bantuan tersebut.
Direktur Eksekutif Institute for Essential Service Reform (IESR) Fabby Tumiwa menilai pendanaan tambahan diperlukan untuk memberikan kompensasi bagi pembangkit yang akan dipensiunkan lebih awal.
Dari perhitungan awal Asian Development Bank (ADB), dari rencana 9 GW PLTU yang masuk kriteria layak untuk pensiun dini, nilai pasarnya sekitar US$ 10,1 miliar. "Kalau jumlah tersebut tidak ada yang bayar, berarti dana ini harus dibayarkan oleh pemerintah Indonesia," ujarnya dia kepada Katadata.co.id, Selasa (16/11).
Menurut Fabby, apa yang disampaikan Luhut adalah hasil negosiasi antara pemerintah Indonesia dan pemerintah AS, Inggris Raya dan negara-negara lainnya. Sebagai catatan, Afrika Selatan mendapatkan komitmen pendanaan US$ 8,5 miliar untuk hal serupa dari pemerintah AS, Inggris dan Jerman.
Namun Fabby menilai untuk mempercepat pensiun PLTU dengan menggenjot penambahan energi terbarukan, maka pemerintah tidak perlu menunggu negara maju. "Kita punya kapasitas fiskal dan lewat kebijakan dan regulasi menarik investasi swasta," katanya.
Sementara, Ketua Umum Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI) Surya Darma mengatakan Indonesia telah menyampaikan ambisi Net Zero Emission akan dicapai pada 2060 atau lebih cepat. Ambisi ini bahkan sudah disampaikan Presiden Joko Widodo pada pertemuan G20 di Italia dan COP 26 di Glasgow awal November 2021.
