Sudah Berganti Tahun, Apa Kabar Revisi Permen PLTS Atap?
Pemerintah hingga kini belum juga mengimplementasikan Peraturan Menteri (Permen) ESDM No. 26 Tahun 2021 Tentang Pembangkit Listrik Tenaga Surya Atap yang mengatur pemanfaatan PLTS atap di Indonesia. Padahal aturan ini telah ditetapkan pada 13 Agustus 2021 dan diundangkan pada 20 Agustus 2021.
Status Permen ini sebelumnya masih menunggu tanggapan dari Kementerian Keuangan, terkait dampak PLTS Atap terhadap APBN, kemudian menunggu dirapatkan dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
"Masih akan di rapat koordinasi-kan oleh Kemenko Perekonomian," kata Direktur Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Dadan Kusdiana Katadata.co.id, Jumat (14/1).
Ketua Umum Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI) Surya Darma sebelumnya "Toh, Permennya sudah diundangkan, bagaimana harus menunggu. Jika hal ini tidak dilaksanakan, ini berarti kembali menimbulkan pertanyaan bahwa kita selalu tidak patuh hukum," kata dia.
Peraturan yang tidak dilaksanakan walaupun sudah diundangkan menurut dia akan menimbulkan pertanyaan bagi investor. Terutama terhadap kepercayaan pada Indonesia akan kepastian hukum dan kepastian legalitas.
"Pasti berpengaruh pada investasi. Sudah ada aturan hukum, kok masih tidak dijalankan? Apalagi jika tidak ada regulasinya," kata dia.
Revisi Permen PLTS Atap ini sendiri diharapkan akan menjadi pendorong peningkatan pemanfaatan PLTS atap di Indonesia. Harapan awal yakni 1 gigawatt (GW) dalam 1 tahun melalui gerakan nasional satu juta PLTS atap yang diluncurkan dan digelorakan METI bersama stakeholders lainnya.
"Sekarang bahkan harapannya akan ada 3,5 GW surya atap selama 10 tahun ke depan sehingga akan mempercepat capaian bauran energi nasional, 23% energi terbarukan," ujarnya.
Dadan sebelumnya mengatakan semua proses dalam penyusunan permen ini telah diikuti sesuai prosedur. Namun di dalam tahapan berikutnya, masih ada beberapa kendala dan tahapan yang harus dilalui.
"Di dalam tahapannya pada saat kami proses permen ini ada perpres yang mengharuskan izin ke Presiden. Untuk permen PLTS atap ini itu ada dispute," kata Dadan.
Di sisi lain, pemerintah memiliki target pembangunan PLTS atap yang ambisius, yakni hingga 2.145 megawatt (MW) sepanjang 2021-2030. Dari jumlah tersebut, pembangunan PLTS atap paling besar untuk bangunan dan fasilitas BUMN, kelompok rumah tangga, serta industri dan bisnis. Simak databoks berikut:
