Dirut PLN: Konversi Kompor Listrik Turunkan Impor dan Subsidi LPG
Pemerintah terus mendorong program konversi kompor induksi listrik sebagai upaya untuk mengurangi konsumsi liquefied petroleum gas (LPG). Sebab 80% dari kebutuhan LPG nasional berasal dari impor. Belum lagi beban subsidi yang besar untuk LPG 3 kg untuk masyarakat miskin.
Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan bahwa program konversi kompor listrik merupakan strategi energi nasional untuk mengubah energi yang berbasis pada impor digantikan energi yang diproduksi secara domestik.
“Listrik Indonesia saat ini mengalami oversupply (kelebihan pasokan). Tahun ini ada sekitar 6,7 gigawatt (GW). Ini energi berlebih dari sumber listrik batu bara, gas, termasuk EBT (energi baru terbarukan) yang diproduksi secara domestik. Tentu saja ini harus dihitung betul,” ujarnya Senin (14/2).
Dia membeberkan bahwa impor LPG pada 2020 mencapai Rp 37 triliun, kemudian meningkat menjadi Rp 51 triliun pada 2021. Impor diproyeksi mencapai Rp 67,8 triliun pada 2024.
Sedangkan subsidi LPG pada 2020 mencapai Rp 50,6 triliun, naik menjadi Rp 56,8 triliun pada 2021. Tahun ini subsidi diperkirakan Rp 61 triliun dan naik menjadi Rp 71,5 triliun pada 2024.
“Kalau berbicara mengenai basis kalori, LPG biaya pengadaannya Rp 13.500 per kilogram. 1 kg LPG itu setara 7 kilowatt jam (kWh) listrik yang biayanya Rp 10.250. Jadi lebih murah Rp 3.250,” ujarnya.
Sementara untuk LPG 3 kg, harganya sekitar Rp 7.000 per kg, lebih murah dari harga 7 kWh listrik Rp 10.250. Namun LPG 3 kg disubsidi pemerintah sebesar Rp 6.500 per kg. “Seakan-akan LPG-nya lebih murah, tapi disitu ada komponen subsidi dari APBN,” kata Darmawan.
Dengan konversi ke kompor listrik, pemerintah bisa menghemat anggaran subsidi hingga 50%, yakni dari Rp 6.500 menjadi Rp 3.250 yang merupakan selisih harga antara LPG subsidi Rp 7.000 per kg dengan harga 7 kWh listrik Rp 10.250. “Jadi subsidinya bisa dikurangi separuh,” kata dia.
Adapun pemerintah menargetkan konversi hingga 8,3 juta kompor LPG menjadi kompor induksi listrik hingga 2024. Untuk menggenjot program ini pemerintah berencana membagikan kompor listrik gratis, hingga mensubsidi Rp 1 juta per keluarga untuk membeli kompor listrik dan peralatan masaknya.
“Berdasarkan diskusi internal kami, ini akan dibantu menggunakan fasilitas pemerintah sekitar Rp 1 juta per keluarga supaya tidak menjadi beban tambahan bagi masyarakat,” ujarnya.
Dengan target 8,3 juta pelanggan, artinya ada tambahan dana sekitar Rp 8,3 triliun yang harus dikeluarkan pemerintah. Namun angka tersebut jauh lebih kecil dibandingkan nilai impor LPG yang mencapai puluhan triliun setiap tahunnya.
Selain itu PLN akan menggratiskan penambahan daya pelanggan 450-900 VA sesuai Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial menjadi 2.200 VA dengan tarif yang tetap disubsidi.
