Ingin Bangun PLTN, RI Diminta Bercermin pada Kejadian Fukushima 2011
Rencana pemerintah membangun pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) dinilai masih perlu pertimbangan secara matang, terutama terkait faktor keamanan dan keselamatan.
Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa mengatakan tragedi bencana nuklir Fukushima yang terjadi 11 tahun silam di Jepang merupakan cerminan bagi Indonesia bahwa teknologi PLTN sangat berisiko.
Kejadian tersebut bahkan mendorong Jepang untuk melakukan phase out dengan mempensiunkan PLTN lainnya. "Jepang yang menguasai teknologi sejak kejadian Fukushima mulai melakukan phase out PLTN," kata dia dalam Dinamika Perkembangan PLTN Pasca Kecelakaan PLTN Fukushima, Jumat (11/3).
Mantan Perdana Menteri Jepang juga berkirim surat ke Komisi Eropa untuk mempertimbangkan nuklir bagi keberlangsungan generasi mendatang. Surat tersebut menyusul adanya pembahasan mengenai perlu atau tidaknya PLTN masuk dalam green tax economy.
Adapun, seiring dengan adanya target net zero emission atau nol emisi karbon pada 2060, tak dipungkiri bahwa keinginan pemerintah untuk membangun PLTN semakin besar.
Bahkan Kementerian ESDM telah membentuk tim persiapan PLTN di Indonesia. "Yang jadi pertanyaan adalah ini PLTN jadi solusi untuk transisi energi dan upaya mengurangi perubahan iklim?," kata dia.
Oleh sebab itu, dia berharap supaya pemerintah dapat mengkaji kembali rencana pembangunan PLTN. Baik itu dari segi pertimbangan teknologi maupun kebijakan negara lain.
