Jerman Targetkan Bauran EBT 80% pada 2030 untuk Lepas dari Gas Rusia

Muhamad Fajar Riyandanu
7 April 2022, 14:30
jerman, energi terbarukan, energi rusia
ANTARA FOTO/REUTERS/Alexandros Avramidis/rwa/cf
Ilustrasi energi terbarukan.

Jerman mengumumkan paket kebijakan untuk mengebut pengembangan dan perluasan energi terbarukan sebagai upaya untuk mengurangi ketergantungan terhadap pasokan energi Rusia, terutama gas alam.

Adapun paket kebijakan yang berisi rencana transisi energi hijau tersebut diumumkan Kementerian Ekonomi dan Iklim dengan target energi hijau menyumbang 80% dari bauran energi pada 2030.

Persentase tersebut naik sebesar 15% dari target bauran energi hijau sebelumnya yakni 65%. Menteri Ekonomi Jerman Robert Habeck mengatakan perang di Ukraina menggarisbawahi pentingnya rencana ini.

"Di satu sisi, krisis iklim sedang memuncak. Di sisi lain, konflik Rusia dan Ukraina menunjukkan betapa pentingnya untuk menghapuskan bahan bakar fosil dan mempromosikan perluasan energi terbarukan," kata Habeck dikutip dari Reuters pada Kamis (7/4).

Tiga partai dari Pemerintah Jerman telah menguraikan tujuan mereka untuk memperluas energi terbarukan dalam kontrak koalisi yang mereka tandatangani November lalu. Undang-undang tersebut mencakup klausul baru yang menuliskan penggunaan energi terbarukan adalah untuk kepentingan keamanan publik.

Undang-undang Sumber Energi Terbarukan (EEG) Jerman menjelaskan target energi angin lepas pantai untuk mencapai setidaknya 30 GW pada 2030. Itu setara dengan kapasitas 10 pembangkit nuklir, dan pada tahun 2045 diperkirakan mencapai 70 GW.

Perubahan legislatif lebih lanjut diharapkan dapat berjalan selama tahun ini, khususnya mengenai efisiensi energi di gedung-gedung dan pengurangan emisi gas rumah kaca di sektor transportasi. Kabinet Pemerintahan Jerman menyetujui rencana tersebut meskipun mengandung nilai ekonomi liberal yang pro pasar bebas.

Sementara itu, bagian dari koalisi termasuk Partai Sosial Demokrat dan Partai Hijau bersikeras bahwa beberapa rincian Undang-undang harus dikupas di parlemen. Para ahli memperkirakan perubahan ini akan mulai berlaku pada 1 Juli.

Halaman:
Reporter: Muhamad Fajar Riyandanu
Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...