Transisi Energi Terancam Mundur Imbas Perang dan Pandemi Covid-19
Ikhtiar menurunkan emisi karbon dan transisi energi yang digaungkan di Persetujuan Paris 2015 dan Perjanjian Glasgow 2021 dinilai makin sulit dilakukan akibat meningkatnya ketergantungan terhadap energi fosil, termasuk di Indonesia.
Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal Kementerian Investasi, Indra Darmawan, mengatakan cengkraman energi fosil makin menguat sejak adanya perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan Cina yang kemudian diperparah oleh pandemi Covid-19 dan perang Rusia dan Ukraina.
“Ada semacam aksi yang tertunda karena pandemi Covid-19 dan dua perang yang memunculkan inflasi, krisis energi dan krisis pangan,” kata Indra dalam webminar ESG Outlook in Energy Sector, Towards a Green Sphere, Kamis (2/6).
Selain hal tersebut, transisi energi menemui jalan terjal karena biayanya yang sangat besar. Menurut catatannya, investasi berkelanjutan dengan kriteria dan prinsip kelestarian lingkungan, sosial, dan tata kelola (environmental, social, and governance/ESG) di lima pasar utama di AS, Eropa, Jepang, Kanada, Australia dan Selandia Baru pada awal 2020 telah mencapai US$ 35,3 triliun
“Janji, target dan komitmen itu satu hal. Tapi implementasinya itu adalah hal yang lain. Ratusan negara dan organisasi semua sepakat bahwa jalan ke depan adalah jalan yang tidak mudah,” sambung Indra.
Indra menjelaskan, proyek transisi energi merupakan investasi jangka panjang yang membutuhkan dana awal besar yang manfaatnya baru dapat dirasakan di jauh waktu. Dalam konteks Indonesia, masih ada jarak (gap) sebesar Rp 241 triliun per tahun untuk mendanai mitigasi perubahan iklim.
Idealnya, Indonesia membutuhkan Rp 343,6 triliun per tahun sejak 2020 hingga 2030 untuk menjalankan program mitigasi perubahan iklim. Namun, pemerintah hanya mengalokasikan rata-rata Rp 102,56 triliun per tahun dalam APBN.
