PLN Usulkan Konversi Kendaraan Listrik Dimulai di Instansi Pemerintah
PLN mengusulkan agar kendaraan operasional dinas kementerian dan institusi negara menggunakan kendaraan listrik. Hal ini demi mempercepat pengembangan ekosistem sekaligus menciptakan pasar kendaraan bermotor berbasis baterai (KBLBB).
Vice President Marketing Intelligence & Economy Analyst PLN Henri Firdaus mengatakan kendaraan listrik dapat menjadi moda transportasi wajib untuk kendaraan operasional dinas di lingkungan kementerian, BUMN, kawasan pariwisata, bandara, TNI & Polri dan kendaraan publik.
"Kami mencoba ke depan semua kendaraan dinas bisa menggunakan kendaraan listrik," kata Firdaus dalam webminar bertajuk PLN Innovation and Competition in Electricity pada Rabu (10/8).
Guna mengakselerasi transisi penggunaan kendaraan berbahan bakar fosil kepada kendaraan listrik, PLN meminta pemerintah untuk memberikan sejumlah kemudahan bagi para konsumen kendaraan listik.
Firdaus menyebut, hal ini merupakan salah satu cara untuk menarik minat masyarakat dan menciptakan pasar kendaraan listrik di tanah air. Simak databoks berikut:
Adapun insentif yang dimaksud seperti bebas biaya parkir, tarif tol, dan penyediaan tempat parkir khusus untuk mobil listrik. Pemerintah juga diminta untuk mengkaji aturan seperti pembebasan pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) untuk semua daerah.
