RI Raih Dana Transisi Energi Ratusan Trilliun Untuk Pensiun Dini PLTU
Pemerintah Indonesia memperoleh tiga pendanaan internasional untuk transisi energi yang disepakati pada penghelatan KTT G20 Bali. Pendanaan dalam bentuk hibah dan pinjaman bunga rendah ini salah satunya ditujukan untuk mengakselerasi pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara.
Lewat pendanaan ini, Indonesia telah menetapkan target untuk mencapai net zero emission atau nol emisi karbon di sektor ketenagalistrikan pada 2050, atau satu dasawarsa lebih awal dari target saat ini yang ditetapkan dalam rencana iklim nasional.
Indonesia berkomitmen untuk membatasi emisi karbon pada sektor kelistrikan sebesar 290 juta ton pada 2030, dan mencapai puncak emisi pada tahun yang sama.
Mayoritas sumber pendanaan iklim tersebut berasal dari basis kemitraan yang diinisiasi oleh negara maju yang tergabung dalam G7. Adapun beragam sumber pendanaan yang diterima pemerintah sebagai berikut:
1. Just Energy Transition Partnership (JETP)
Melalui Kemitraan Transisi Energi yang Adil atau Just Energy Transition Partnership (JETP) yang digawangi oleh Amerika Serikat (AS) dan Jepang, bersama sejumlah negara anggota G7 serta negara mitra dari Uni Eropa, Indonesia akan memperoleh dana sekira US$ 20 miliar atau Rp 310,4 trilun yang disalurkan bertahap 3-5 tahun.
"Aliansi Keuangan Glasgow untuk Net Zero (GFANZ) yang diketuai bersama oleh teman saya, Mike Bloomberg, bersama-sama kami berharap untuk memobilisasi US$ 20 miliar, mendukung upaya Indonesia mengurangi emisi, energi terbarukan, hingga mendukung pekerja yang paling terpengaruh oleh transisi dari batu bara," kata Presiden Amerika Serikat Joe Biden dalam keterangan persnya setelah KTT G20 hari pertama, Selasa (15/11).
Nilai komitmen tersebut, menurut Biden, belum termasuk komitmen untuk investasi sebesar US$ 798 juta atau setara Rp 12,4 triliun untuk pembangun transportasi yang resilien terhadap perubahan iklim dan mendukung tujuan pembangunan Indonesia.
2. Climate Investment Fund (CIF)
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan Indonesia telah memperoleh komitmen pendanaan iklim sebesar US$ 500 juta atau setara Rp 7,7 triliun dari Climate Investment Fund atau CIF. Dana tersebut merupakan bagian dari upaya mencapai target pensiun dini PLTU batu bara Indonesia dalam jangka pendek.
"CIF, salah satu dana multilateral terbesar di dunia untuk aksi iklim di negara-negara berkembang, baru-baru ini mendukung US$ 500 juta dari pembiayaan konsesional kepada Indonesia," kata Sri Mulyani dalam Grand Launching Indonesia ETM Country Platform, Senin (14/11)
