Jadwal Ketat RI Rumuskan Rencana Investasi Transisi Energi JETP
Setelah menyepakati pendanaan transisi energimelalui kemitraan Just Energy Transition Partnership (JETP) senilai US$ 20 miliar atau sekitar Rp 310 triliun, ada sejumlah rencana aksi yang harus diselesaikan pemerintah Indonesia dan mitra negara pendonor sebelum dana tersebut bisa disalurkan.
Dalam dokumen pernyataan bersama (joint statement) pemerintah Indonesia dan negara donor JETP yang diperoleh Katadata.co.id, salah satu rencana aksi yang harus diselesaikan yaitu menyusun rencana investasi terkait kebutuhan pendanaan untuk proyek transisi energi yang adil, dalam waktu enam bulan.
Sebagai informasi, Afrika Selatan (Afsel), baru mengumumkan rencana investasi tersebut pada COP27 di Sharm el-Sheikh, Mesir, atau sekitar satu tahun setelah JETP disepakati pada COP26 di Glasgow, Skotlandia, tahun lalu.
Direktur Eksekutif Yayasan Cerah, Adhityani Putri mengatakan, rencana investasi tersebut seharusnya memuat apa saja area yang akan menjadi sasaran penyaluran dana JETP.
"JETP untuk transisi, untuk mendanai upaya pensiun dini PLTU, dan mempercepat penambahan energi terbarukan di dalam sistem energi Indonesia. Jadi itu tidak hanya satu sisi saja, tapi dua, yakni phase out batu bara, dan phase in energi terbarukan," ujarnya kepada Katadata.co.id, Kamis (17/11).
Adapun terkait porsi hibah, dan pinjaman lunak dalam pendanaan JETP ini juga akan ditentukan dalam rencana investasi tersebut. Meskipun sejak awal telah diketahui bahwa 50% atau US$ 10 miliar dana JETP akan berasal dari dana publik, dan sisanya dari swasta.
"Instrumen pendanaan publik itu misalnya pinjaman lunak, hibah, jaminan pemerintah atau guarrantee, dan US$ 10 miliar lainnya dari pendanaan swasta," ujarnya.
Dengan begitu dapat diketahui dana transisi energi JETP Indonesia yang dalam bentuk pinjaman komersial kemungkinan sebesar US$ 10 miliar yang akan bersumber dari tujuh institusi keuangan dunia yang tergabung dalam Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ) Working Group.
