Jadwal Ketat RI Rumuskan Rencana Investasi Transisi Energi JETP

Indonesia hanya memiliki waktu enam bulan untuk merumuskan rencana investasi untuk transisi energi yang adil melalui pendanaan JETP.
Muhamad Fajar Riyandanu
17 November 2022, 19:12
jetp, transisi energi,
Dok PLN
Ilustrasi transisi energi melalui pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) terapung.

Setelah menyepakati pendanaan transisi energimelalui kemitraan Just Energy Transition Partnership (JETP) senilai US$ 20 miliar atau sekitar Rp 310 triliun, ada sejumlah rencana aksi yang harus diselesaikan pemerintah Indonesia dan mitra negara pendonor sebelum dana tersebut bisa disalurkan.

Dalam dokumen pernyataan bersama (joint statement) pemerintah Indonesia dan negara donor JETP yang diperoleh Katadata.co.id, salah satu rencana aksi yang harus diselesaikan yaitu menyusun rencana investasi terkait kebutuhan pendanaan untuk proyek transisi energi yang adil, dalam waktu enam bulan.

Sebagai informasi, Afrika Selatan (Afsel), baru mengumumkan rencana investasi tersebut pada COP27 di Sharm el-Sheikh, Mesir, atau sekitar satu tahun setelah JETP disepakati pada COP26 di Glasgow, Skotlandia, tahun lalu.

Direktur Eksekutif Yayasan Cerah, Adhityani Putri mengatakan, rencana investasi tersebut seharusnya memuat apa saja area yang akan menjadi sasaran penyaluran dana JETP.

Advertisement

"JETP untuk transisi, untuk mendanai upaya pensiun dini PLTU, dan mempercepat penambahan energi terbarukan di dalam sistem energi Indonesia. Jadi itu tidak hanya satu sisi saja, tapi dua, yakni phase out batu bara, dan phase in energi terbarukan," ujarnya kepada Katadata.co.id, Kamis (17/11).

Adapun terkait porsi hibah, dan pinjaman lunak dalam pendanaan JETP ini juga akan ditentukan dalam rencana investasi tersebut. Meskipun sejak awal telah diketahui bahwa 50% atau US$ 10 miliar dana JETP akan berasal dari dana publik, dan sisanya dari swasta.

"Instrumen pendanaan publik itu misalnya pinjaman lunak, hibah, jaminan pemerintah atau guarrantee, dan US$ 10 miliar lainnya dari pendanaan swasta," ujarnya.

Dengan begitu dapat diketahui dana transisi energi JETP Indonesia yang dalam bentuk pinjaman komersial kemungkinan sebesar US$ 10 miliar yang akan bersumber dari tujuh institusi keuangan dunia yang tergabung dalam Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ) Working Group.

Termasuk di dalam GFANZ Working group yaitu sejumlah lembaga keuangan global seperti Bank of America, Citi, Deutsche Bank, HSBC, Macquarie, MUFG, dan Standard Chartered, yang juga akan memanfaatkan keahlian, sumber daya, dan operasi bank pembangunan multilateral.

"Yang sering ditanyakan, dana ini pinjaman atau apa, yang pasti akan ada proporsi dari dana tersebut dari pinjaman, baik pinjaman lunak, sedangkan dari swasta bisa jadi pinjaman komersial," ujar Adhityani.

Namun dia menilai bahwa JETP ini mengusung konsep blended finance, di mana sumber-sumber pendanaan ini akan diramu menjadi paket pendanaan dengan bunga serendah mungkin yang menguntungkan bagi Indonesia.

Adhityani berharap bahwa dari semua jenis pendanaan dalam JETP, porsi utang bisa seminim mungkin sehingga tidak menjadi beban negara. "Sebaiknya pendanaan berupa skema investasi atau pinjaman lunak yang sudah disesuaikan dengan terms PLN ataupun pelaku sektor energi lainnya yang akan terlibat," kata dia.

Peneliti Keuangan Energi Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA), Elrika Hamdi, mengatakan bahwa dokumen joint statement JETP Indonesia tersebut hanya berisi poin-poin kesepatan umum yang tidak membahas teknis maupun mekanisme penyaluran dana JETP.

Menurutnya, pembagian besaran atau persentase nominal penyaluran dana berupa hibah maupun pinjaman masih belum diketahu karena belum ditetapkan dalam rencana investasi.

"Mengenai skema pendanaan dan detailnya itu masih sangat cair ya, hal-hal yang disampaikan dalam joint statement itu hanya berisi poin-poin kesepakatan antara negara donor dan Pemerintah Indonesia saja," kata Elrika.

Reporter: Muhamad Fajar Riyandanu
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait