Menanti Kelanjutan Kesepakatan Pensiun Dini PLTU Cirebon-1 dengan ADB
Pemerintah bersama Asian Development Bank (ADB) menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) untuk pensiun dini PLTU Cirebon-1 yang berkapasitas 660 megawatt (MW) melalui pendanaan senilai US$ 250-300 juta atau setara Rp 3,8-4,6 triliun lewat Energy Transition Mechanism (ETM).
PT Cirebon Electric Power (CEP) selaku perusahaan pembangkit listrik swasta atau Independent Power Producer (IPP) yang mengelola PLTU Cirebon-1 mengatakan belum ada kesepatan yang riil dari upaya tindak lanjut atas MoU tersebut.
"Belum ada komitmen dan, atau kesepakatan konkret yang telah dibuat. Cirebon Power terbuka untuk diskusi selanjutnya,” kata Kepala Komunikasi Cirebon Power, Yuda Panjaitan kepada Katadata.co.id, Senin (21/11).
Yuda melanjutkan, perusahaan memiliki komitmen kuat terhadap kelestarian lingkungan dan mendukung upaya pemerintah Indonesia serta berbagai inisiatif global untuk mencegah dampak perubahan iklim.
"MoU yang ditandatangani ADB, Kementrian ESDM, dan PLN pada 14 November lalu adalah wujud upaya kami untuk mengeksplorasi dan mempelajari lebih lanjut Mekanisme Transisi Energi atau ETM, ujar Yuda.
Sementara itu, Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) menilai skema pembiayaan pensiun dini PLTU batu bara lewat mekansime ETM belum mampu menarik pendanaan dari perbankan maupun dari pemberi pinjaman komersial.
Pendanaan ETM sejauh ini masih bergantung pada sumber keuangan dari donor negara, hibah dan filantropi. Peneliti Keuangan IEEFA, Elrika Hamdi, mengatakan pihak lembaga keuangan komersial masih gamang untuk menyalurkan pinjaman pendanaan untuk proyek pensiun dini PLTU. Alasannya,
