Dipengaruhi Banyak Faktor, Transisi Energi RI Berbeda dari Negara Lain
Pemerintah tengah mendorong transisi energi dari energi berbasis fosil menuju energi baru terbarukan (EBT). Namun, proses ini dilakukan dengan cara tersendiri dengan mempertimbangkan kondisi di dalam negeri, sehingga tidak bisa menerapkan pola yang digunakan negara lain.
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan pemerintah melakukan proses transisi energi yang berbeda dengan negara lain karena kondisi di Indonesia terdiri dari ribuan pulau yang tak semuanya memiliki sumber EBT.
“Indonesia negara kepulauan, tidak semua pulau memiliki (sumber) EBT. Ini yang perlu dicari solusinya, yaitu menyambungkan kabel antar pulau dengan transmisi. Jadi kita dukung EBT dengan transisi,” kata Erick melalui siaran pers di Jakarta, Senin (5/12).
Erick mengatakan, dia pernah menyampaikan hal ini saat Rapat Dengar Pendapat di DPR pada akhir November 2022. Di sana dia memaparkan bahwa transisi menuju EBT harus dilakukan dengan cara Indonesia. Karena 75% wilayah Indonesia adalah laut, dan merupakan kepulauan.
“Kita harus memetakan soal EBT ini, karena kita beda dengan Amerika, Eropa, dan Cina yang berbentuk satu pulau. Kita kepulauan, 75% laut. Sehingga kunci logistik adalah penting,” ujarnya.
Menurut Erick, berbagai upaya terus menjadi pertimbangan pemerintah dalam proses transisi menuju EBT. Salah satu yang mengemuka adalah program pensiun dini Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). ”Yang kita inginkan dalam mengkonsolidasikan kelistrikan ini, kita tidak mau mengikuti pola pikir negara-negara lain," ujarnya.
Menurut Erick, transisi menuju EBT di Indonesia tidak dapat disamakan dengan negara lain, karena perlu dilihat harga jualnya hingga ke masyarakat. Jika terlalu mahal, maka rakyat yang akan menanggungnya.
“Kalau di luar negeri itu, bayar listrik dan BBM lebih mahal, (tidak masalah) asal green (berbasis EBT), (masyarakatnya) tetap beli. Nah kalau di Indonesia itu belum siap. Tingkat kemiskinan dan kesenjangan masih terasa. Itu yang harus kita perhatikan," tuturnya.
Demikian juga dengan industri dalam negeri. Erick mengatakan, pelaku usaha juga akan menjadi tidak kompetitif jika dibebani harga listrik yang mahal. Banyak negara ingin dunia usaha Indonesia itu tidak kompetitif.
