Jiwasraya Minta Pemerintah Suntik Dana Rp 32 Triliun untuk Tutupi Rugi
Perusahaan asuransi pelat merah PT Asuransi Jiwasraya meminta suntikan dana dari pemerintah sebesar Rp 32 triliun untuk memperbaiki likuditas perusahaan. Hal ini disampaikan Jiwasraya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XI DPR RI.
Pengajuan suntikan dana untuk pembayaran polis jatuh tempo itu ditujukan kepada Kementerian Keuangan. Namun, Anggota Komisi XI dari Fraksi Nasdem Rudi Hartono Bangun menjelaskan untuk mencairkan dana tersebut tak mudah untuk Jiwasraya. Selain jumlahnya yang sangat besar, diperlukan kajian mendalam terkait penyebab ruginya perusahaan.
"Itu perlu kajian panjang, tidak bisa sembarangan keluar duit segitu besar, 10 BUMN collaps negara bisa bangkrut," ujar Rudi, saat ditemui usai RDP, di Gedung DPR, Kamis (7/11).
(Baca: Empat BUMN Ikut Rencana "Penyelamatan" Jiwasraya lewat Anak Usahanya)
Dia juga menjelaskan perlunya memanggil beberapa pihak terkait alokasi investasi premi asuransi oleh Jiwasraya, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan Pemeriksaaan Keuangan (BPK), kepolisian, serta kejaksaan.
Sebenarnya di waktu yang sama DPR juga memanggil OJK. Namun Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non-Bank OJK Riswinandi tak hadir dalam rapat tersebut.
