Pemerintah Anggarkan Rp 56 Triliun Untuk Tiga Kartu Sakti Jokowi
Pemerintah dan DPR telah mengesahkan Undang-undang APBN 2020 dalam rapat paripurna DPR hari ini, Selasa (24/9). Dalam APBN, pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk tiga kartu sakti yang dijanjikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada masa kampanyenya.
Tiga kartu sakti tersebut yaitu Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Prakerja, dan Kartu Sembako murah. Total alokasi dana yang dianggarkan pemerintah untuk ketiga kartu tersebut sebesar Rp 56 triliun. Kartu Sembako murah mendapat alokasi terbesar yakni Rp 28,1 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, belanja kementerian atau lembaga (K/L) pada tahun depan diarahkan untuk lebih efisien. "Belanja terutama juga akan diberikan untuk pendidikan seperti KIP," ujarnya di Kantor Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta.
Secara rinci, alokasi untuk KIP dalam APBN 2020 tercatat sebesar Rp 17,9 triliun yang terdiri dari Rp 11,2 triliun untuk KIP SD/SMP/SMA sederajat, dan Rp 6,7 triliun untuk KIP kuliah. KIP SD/SMP/SMA sederajat ditujukan untuk 20,1 juta siswa, sedangkan KIP kuliah ditargetkan kepada 818,1 ribu mahasiswa.
(Baca: Pemerintah Akan Memasukkan Tiga Kartu Sakti Jokowi dalam APBN 2020)
Kemudian untuk Kartu Prakerja, pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp 10 triliun. Kartu ini ditargetkan untuk 2 juta peserta yang terdiri dari 1,5 juta peserta digital dan 500 ribu peserta reguler.
"Kartu pra kerja nantinya diberikan kepada pencari kerja atau pekerja untuk mendapatkan layanan pelatihan vokasi atau sertifikasi kompetensi kerja," kata Sri Mulyani.
