Pemerintah Anggarkan Rp 56 Triliun Untuk Tiga Kartu Sakti Jokowi

Pemerintah dan DPR telah mengesahkan UU APBN hari ini, Selasa (24/9). Kartu Sembako mendapat alokasi terbesar yakni Rp 28,1 triliun.
Agatha Olivia Victoria
Oleh Agatha Olivia Victoria
24 September 2019, 20:43
kartu sakti jokowi, apbn, anggaran tiga kartu jokowi, kartu indonesia pintar, kartu prakerja, kartu sembako
ANTARA FOTO/Idhad Zakaria
Presiden Joko Widodo meminta pelajar menunjukkan Kartu Indonesia Pintar (KIP) di SMA Negeri 2 Purwokerto, Jawa Tengah, 16 Juni 2017. Kartu Indonesia pintar mendapatkan alokasi anggaran Rp 17,9 triliun dalam APBN 2020.

Pemerintah dan DPR telah mengesahkan Undang-undang APBN 2020 dalam rapat paripurna DPR hari ini, Selasa (24/9). Dalam APBN, pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk tiga kartu sakti yang dijanjikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada masa kampanyenya.

Tiga kartu sakti tersebut yaitu Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Prakerja, dan Kartu Sembako murah. Total alokasi dana yang dianggarkan pemerintah untuk ketiga kartu tersebut sebesar Rp 56 triliun. Kartu Sembako murah mendapat alokasi terbesar yakni Rp 28,1 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, belanja kementerian atau lembaga (K/L) pada tahun depan diarahkan untuk lebih efisien. "Belanja terutama juga akan diberikan untuk pendidikan seperti KIP," ujarnya di Kantor Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta.

Secara rinci, alokasi untuk KIP dalam APBN 2020 tercatat sebesar Rp 17,9 triliun yang terdiri dari Rp 11,2 triliun untuk KIP SD/SMP/SMA sederajat, dan Rp 6,7 triliun untuk KIP kuliah. KIP SD/SMP/SMA sederajat ditujukan untuk 20,1 juta siswa, sedangkan KIP kuliah ditargetkan kepada 818,1 ribu mahasiswa.

(Baca: Pemerintah Akan Memasukkan Tiga Kartu Sakti Jokowi dalam APBN 2020)

Kemudian untuk Kartu Prakerja, pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp 10 triliun. Kartu ini ditargetkan untuk 2 juta peserta yang terdiri dari 1,5 juta peserta digital dan 500 ribu peserta reguler.

"Kartu pra kerja nantinya diberikan kepada pencari kerja atau pekerja untuk mendapatkan layanan pelatihan vokasi atau sertifikasi kompetensi kerja," kata Sri Mulyani.

Prosedur pelatihan Kartu Pra Kerja digital nantinya akan disediakan oleh pihak swasta. Peserta dapat memilih jenis pelatihan melalui platform digital seperti Gojek, Tokopedia, bahkan Jobstreet. Sedangkan prosedur pelatihan Kartu Pra Kerja regular dilakukan di LPK pemerintah dengan pelatihan secara tatap muka.

Selanjutnya, dana sebesar Rp 28,1 triliun yang dialokasikan untuk program Kartu Sembako akan ditujukan kepada 15,6 juta keluarga miskin.

(Baca: APBN 2020 Disahkan, Defisit Anggaran Dipatok Rp 307,2 Triliun)

Dalam APBN 2020 target defisit anggaran ditetapkan sebesar Rp 307,2 triliun atau setara 1,76% produk domestik bruto (PDB). Defisit berasal dari belanja negara yang dipatok Rp 2.540,4 triliun dan pendapatan negara Rp 2.233,2 triliun.

Menkeu menyebutkan, pengendalian defisit anggaran tahun 2020 dilakukan untuk menjaga kesinambungan fiskal. "Serta memberikan ruang gerak yang lebih besar menghadapi risiko global serta dampaknya pada perekonomian nasional pada tahun 2020," kata Sri Mulyani dalam sidang paripurna pengesahan UU APBN.

Dengan besaran defisit tersebut, pemerintah tetap dapat memberikan stimulus pada perekonomian serta melaksanakan program-program pembangunan dalam rangka mempertahankan tingkat pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, serta pengurangan kemiskinan.

(Baca: Defisit Anggaran Agustus 2019 Membengkak Capai Rp 199 Triliun)

Reporter: Agatha Olivia Victoria

Video Pilihan

Artikel Terkait