Sri Mulyani Sayangkan Pembangunan Infrastruktur di Daerah yang Minim

Pemda dinilai masih mengandalkan dana dari pusat untuk membangun infrastruktur daerah, dan tidak berani menggunakan alternatif pembiayaan lainnya.
Agatha Olivia Victoria
Oleh Agatha Olivia Victoria
19 September 2019, 10:50
menteri keuangan sri mulyani, infrastruktur daerah
Ajeng Dinar Ulfiana | KATADATA
Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani menyayangkan sikap pemda yang memilih untuk menunggu transfer dana dari pusat untuk membangun infrastruktur daerah.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyayangkan sikap pemerintah daerah (pemda) yang selama ini masih kurang giat membangun infrastruktur di daerahnya. Padahal, infrastruktur sangat penting bagi kemajuan perekonomian suatu daerah.

"Pembangunan infrastruktur yang sangat dibutuhkan masyarakat seperti jalan, air, itu pemda lebih memilih tidak usah membangun jika belum ada dana dari pusat. Jadi artinya disini pemda masih sulit meminjam dana," ujar Sri Mulyani dalam Orientasi Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Hotel JW Marriot, Jakarta, Rabu (18/9).

Hal tersebut, lanjut Menkeu, tercermin dari rasio pinjaman pemda ke PT SMI yang hanya sebesar 16%. Menurut Sri Mulyani, seharusnya pemda bisa lebih banyak lagi melakukan pinjaman dengan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha (KPBU) untuk membangun infrastruktur daerahnya masing-masing.

Sebaliknya, pemda memilih untuk menunggu dana dari pusat untuk membangun infrastruktur. Setiap tahun, pemerintah pusat memang mengalokasikan dana transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) yang cukup besar.

(Baca: Sri Mulyani Soroti Anggaran Daerah Habis untuk Gaji dan Operasional)

"Tahun depan saja TKDD akan ada Rp 858,8 triliun, ini pemda menunggu ini dahulu baru membangun infrastruktur," katanya sambil tertawa.

Selain itu, menurut ia pula, pemda lebih sering melakukan lobi-lobi ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), DPD serta kementerian yang dipimpinnya dibanding melakukan skema KPBU. Maka dari itu, ia menegaskan kebiasaan tersebut harus dirubah.

Untuk diketahui, kebutuhan dana pembangunan infrastruktur diperkirakan mencapai Rp 5.519,4 triliun pada Rencana Panjang Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2014-2019.

Secara rinci, dana ini 40,14% akan dipenuhi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Selanjutnya, 9,88% dari APBD, 19,32% dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan 30,66% dari skema KPBU.

(Baca: Guyur Banyak Insentif, Sri Mulyani Tagih Kontribusi Industri Properti)

Namun, banyak daerah belum mengoptimalkan alternatif pembiayaan dengan skema KPBU karena tiga hal. Pertama, sulitnya mengubah pola pikir dari pembiayaan tradisional menjadi pembiayaan kreatif. Kedua, pemda dirasa kesulitan mengidentifikasi proyek strategis. Dan terakhir, minimnya kreatifitas pemda dalam memilih sumber pembiayaan.

Reporter: Agatha Olivia Victoria

Video Pilihan

Artikel Terkait