Express Jalani Sidang Gugatan PKPU Dapen Mitra Krakatau Lusa

Express dijadwalkan akan memenuhi panggilan sidang gugatan PKPU Dana Pensiun Mitra Krakatau, Rabu 19 Desember 2018.
Image title
17 Desember 2018, 17:14
Taksi Express
Donang Wahyu|Katadata
Taksi Express menunggu penumpang di pinggir jalan di Jakarta.

Penundaan pembayaran bunga obligasi I Express Transindo Utama Tbk tahun 2014 ke-16 dan ke-17 karena masalah likuiditas, berbuntut panjang. Salah satu entitas pemegang obligasi tersebut, Dana Pensiun (Dapen) Mitra Krakatau, mengajukan gugatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) kepada Express.

Obligasi Express yang dipegang Mitra Krakatau senilai Rp 2 miliar dengan nilai bunga yang jatuh tempo sebesar Rp 122,5 juta. Mitra Krakatau mengajukan permohonan PKPU tersebut ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan nomor perkara 181/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga Jkt.Pst pada 6 Desember 2018 lalu.

Express dijadwalkan untuk menghadapi persidangan gugatan PKPU tersebut pada Rabu, 19 Desember 2018. Dalam keterbukaan informasi yang disampaikan Express kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) Senin (17/12), Express sebagai pihak tergugat menyatakan akan selalu menghormati dan mematuhi proses hukum yang akan dijalani. 

Express telah menerima surat panggilan sidang dari pengadilan niaga pada Kamis (13/12) lalu. Usai mendapat surat panggilan, pihak Express mengaku tengah mempelajari dan mendalami informasi gugatan PKPU tersebut dan akan berkonsultasi dengan penasihat hukum untuk menelaah dampak hukum dan konsekuensi yang akan dihadapi. Selain itu mereka juga memikirkan tindakan yang perlu dilakukan terkait gugatan tersebut.

Advertisement

(Baca: Pemegang Obligasi Setuju Konversi Utang Express Rp1 Triliun Jadi Saham)

Express sendiri telah mendapatkan restu dari mayoritas pemegang obligasi untuk merestrukturisasi obligasi mereka yang senilai Rp 1 triliun tersebut. Sebanyak 91% pemegang obligasi yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO), menyetujui langkah perusahaan tersebut.

"Rencana restrukturisasi telah disetujui sehingga perusahaan ini akan fokus mengikuti apa yang diputuskan sesuai agenda restrukturisasi," kata Direktur Utama Express Benny Setiawan usai RUPO yang dilaksanakan di Ibis Hotel Jakarta, Selasa (11/12).

Ada dua skema restrukturisasi yang disetujui dalam RUPO tersebut. Pertama, senilai Rp 400 miliar dari pokok obligasi akan dikonversi menjadi saham emiten dengan nilai konversi saham sesuai ketentuan yang berlaku. Meski sudah mendapatkan lampu hijau, Express masih harus mendapat persetujuan dari pemegang saham dengan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebelum konversi tersebut dapat terlaksana.

Langkah konversi utang obligasi selanjutnya yang dilakukan yaitu dengan melakukan konversi obligasi tanpa bunga sebesar Rp 600 miliar dengan tanggal jatuh tempo pada 31 Desember 2020. Pokok obligasi ini diamortisasi setiap tiga bulan sesuai dengan jumlah hasil penjualan jaminan berupa tanah dan kendaraan bermotor. Namun, jika masih terdapat sisa pokok obligasi yang belum dibayarkan hingga jatuh tempo, maka sisanya akan dikonversi menjadi saham.

(Baca juga: Belum Penuhi Kewajiban, Saham Express Masih Dibekukan Otoritas Bursa)

Reporter: Ihya Ulum Aldin
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait