Pemerintah Tambah Bantuan 12 Juta UMKM, Rp 2,4 Juta per Pelaku Usaha
Pemerintah memperluas program belanja perlindungan sosial Covid-19. Salah satunya, tambahan bantuan produktif untuk 12 juta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM dengan anggaran sebesar Rp 28 triliun.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal Febrio Kacaribu mengatakan bantuan akan diberikan sebesar Rp 2,4 juta per pelaku usaha. "Ini yang untuk seperti tukang sate, tukang soto dan sebagainya itu nanti akan kami detailkan pelaku usahanya," kata Febrio dalam sebuah diskusi virtual, Kamis (6/8).
Dia menambahkan, program tersebut saat ini sedang dalam tahap finalisasi. Pihaknya juga sedang mendiskusikan kriteria pelaku usaha yang akan mendapat bantuan bersama Ketua Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi.
Febrio menjelaskan program tersebut bertujuan agar bantuan bisa langsung sampai ke kantong penerima. Dengan demikian, diharapkan pemulihan ekonomi dari dampak pandemi bisa berlangsung lebih cepat. "Kata kuncinya sekarang kecepatan," ujar dia.
Selain program bantuan untuk UMKM, akan ada tambahan bantuan sosial (bansos) kepada 10 juta penerima program keluarga harapan (PKH) berupa beras 15 kilogram. Anggaran yang dialokasikan mencapai Rp 4,6 triliun yang akan cair pada September.
Pemerintah juga akan menambah bantuan sosial tunai Rp 500 ribu per penerima kartu sembako dengan alokasi Rp 5 triliun. Bantuan itu akan cair pada Agustus.
Selanjutnya, akan ada pula bantuan sektor ketahanan pangan dan perikanan Rp 1,5 triliun dan bantuan gaji Rp 600 ribu untuk empat bulan bagi 13 juta pekerja.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut pihaknya sedang mengidentifikasi kriteria pekerja dengan gaji di bawah Rp 5 juta. "Tapi ini anggarannya sekitar Rp 31,2 triliun," kata Sri Mulyani dalam konferensi virtual, kemarin.
Sri Mulyani mengungkapkan bahwa tambahan bantuan tersebut dalam rangka mengakselerasi serapan biaya Covid-19. Hingga saat ini, penyerapan baru mencapai Rp 145,41 triliun atau 20,9% dari pagu Rp 695,2 triliun.
Dia pun berharap pada bulan Agustus ini penyerapan anggaran penanganan Covid-19 akan meningkat. "Apalagi pekan depan akan ada realisasi pembiayaan korporasi," kata dia.
Secara perinci, anggaran kesehatan baru digelontorkan Rp 6,3 triliun atau 7,78% dari pagu Rp 87,55 triliun. Realisasi tersebut terdiri dari insentif kesehatan pusat dan daerah Rp 1,7 triliun, santunan kematian tenaga kesehatan Rp 12,9 miliar, gugus tugas Covid-19 Rp 3,2 triliun, dan insentif BM kesehatan Rp 1,4 triliun.
Kemudian, penyaluran anggaran perlindungan sosial sudah mencapai Rp 85,3 triliun atau 41,84% dari pagu Rp 203,91 triliun. Realisasi itu terdiri atas penyaluran program keluarga harapan Rp 26,6 triliun, bantuan langsung tunai dan desa Rp 8,3 triliun, kartu sembako Rp 25,5 triliun, program kartu prakerja Rp 2,4 triliun, bantuan sembako Jabodetabek Rp 2,9 triliun, bantuan tunai nonJabodetabek Rp 16,5 triliun, dan diskon listrik Rp 3,1 triliun.
Penyerapan anggaran sektoral dan pemda tercatat sudah Rp 7,4 triliun yang diberikan untuk program padat karya kementerian dan lembaga Rp 7,4 triliun, dana insentif daerah pemulihan ekonomi Rp 13,4 miliar, dan dana alokasi khusus fisik Rp 1,5 miliar. Realisasi tersbeut sudah mencapai 6,98% dari pagu Rp 106,05 triliun.
Sementara itu, realisasi bantuan UMKM mencapai Rp 30,21 triliun, atau 24,5% dari pagu Rp 123,47 triliun. Penyaluran insentif usaha sudah mencapai Rp 16,2 triliun, atau 13,43% dari pagu Rp 120,61%.
Adapun pembiayaan korporasi belum terealisasi hingga sekarang. Padahal, alokasi dana yang diberikan Rp 53,57 triliun. Pembiayaan korporasi terdiri dari penempatan dana untuk restrukturisasi padat karya Rp 3,42 triliun dan penyertaan modal negara Rp 20,5 triliun.
