Pemerintah Raup Rp 22 Triliun dari Lelang SUN, Minat Asing Meningkat
Pemerintah berhasil meraup dana Rp 22 triliun dari lelang tujuh seri surat utang negara (SUN), Selasa (11/8). Adapun penawaran yang masuk sebesar Rp 106,1 triliun, yang sekitar sepertiganya berasal dari investor asing.
Direktur Surat Utang Negara Deni Ridwan mengatakan penawaran masuk pada lelang kemarin merupakan yang kedua tertinggi selama tahun 2020. "Terutama ditopang oleh perbankan nasional yang punya likuiditas cukup tinggi, serta meningkatnya partisipasi investor asing," ujar Deni kepada Katadata.co.id, Rabu (12/8).
Dia mengungkapkan, sekitar 33% dari total penawaran yang masuk adalah dari investor asing. Meningkatnya partisipasi asing menunjukkan semakin pulihnya kepercayaan investor atas prospek perekonomian Indonesia. Hal ini sejalan dengan keputusan dari Fitch yang mempertahankan rating Indonesia ‘BBB' dengan Outlook Stable.
Di sisi lain, Deni menyebut lelang SUN kali ini merupakan yang pertama digunakan untuk pemenuhan pembiayaan barang non-publik, khususnya untuk belanja dan pembiayaan UMKM. Hal tersebut sehubungan dengan implementasi Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia mengenai Burden Sharing.
Dalam surat tersebut, bank sentral akan membiayai belanja barang non-publik seperti bantuan UMKM sebesar Rp 123,46 triliun dan pembiayaan korporasi non-UMKM Rp 53,57 triliun. Pembiayaan belanja barang itu akan melalui penerbitan SBN dengan mekanisme pasar sesuai kesepakatan sebelumnya pada UU Nomor 2 tahun 2020.
Untuk pembiayaan belanja UMKM dan korporasi, BI menjadi stand by buyer, seperti kerja sama sebelumya. Namun dalam hal ini, BI akan masuk dalam pembelian kalau pasar tidak bisa menyerap.
Deni menambahkan dalam lelang ini diterbitkan dua obligasi negara seri baru yaitu FR0086 tenor lima tahun dan FR0087 tenor 10 tahun. "Kedua seri obligasi tersebut diproyeksikan untuk menjadi seri benchmark untuk tahun 2021," kata dia.
Secara perinci, jumlah penawaran masuk terbesar terjadi pada FR0086 yakni Rp 42,91 triliun. Kemudian, FR0087 Rp 29,62 triliun, SPN12210812 Rp 8,98 triliun, FR0076 Rp 7,81 triliun, FR0080 Rp 7,04 triliun, FR0083 Rp 6,39 triliun, dan SPN03201112 Rp 3,26 triliun.
Dari FR0086, jumlah nominal yang dimenangkan Rp 7,55 triliun. Rinciannya, nominal kompetitif Rp 5,28 triliun dan nominal non-kompetitif Rp 2,27 triliun.
Sementara dari FR0087, jumlah nominal yang dimenangkan Rp 6,9 triliun terdiri dari nominal kompetitif Rp 4,83 triliun dan nominal non-kompetitif Rp 2,07 triliun. Pemerintah meraup dana Rp 1 triliun dari penawaran SPN12210812. Jumlah tersebut terdiri atas nominal kompetitif Rp 500 miliar dan non-kompetitif Rp 500 miliar.
Kemudian dari FR0076, pemerintah memenangkan Rp 1,8 triliun, nominal kompetitif Rp 1,26 triliun dan non-kompetitif Rp 540 miliar. Dari FR0080, pemerintah meraup Rp 2,3 triliun. Rinciannya, nominal kompetitif Rp 1,61 triliun dan non-kompetitif Rp 690 miliar.
Lalu, pemerintah memenangkan Rp 2,15 triliun dari FR0083 yang terdiri dari nominal kompetitif Rp 1,5 triliun dan non-kompetitif Rp 645 miliar. Terakhir, dari SPN03201112 pemerintah meraup dana Rp 300 miliar, terdiri dari nominal kompetitif dan non-kompetitif masing-masing Rp 150 miliar.
