Utang Pemerintah Naik Jadi Rp 5.434 T untuk Biayai Pemulihan Ekonomi
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat jumlah utang pemerintah per akhir Juli 2020 berada di angka Rp 5.434,86 triliun. Nilai tersebut meningkat Rp 831,24 triliun dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 4.603,62 triliun seiring peningkatan kebutuhan pembiayaan untuk menangani dampak Covid-19.
"Posisi utang pemerintah mengalami peningkatan disebabkan oleh peningkatan kebutuhan pembiayaan untuk menangani masalah kesehatan dan pemulihan ekonomi nasional akibat Covid-19," tulis Kemenkeu dalam buku APBN KiTa edisi Agustus 2020, dikutip Kamis (27/8).
Dengan jumlah utang tersebut, rasio utang pemerintah terhadap PDB sebesar 33,63%, naik dari 29,51% pada periode yang sama 2019. Adapun utang pemerintah masih didominasi surat berharga negara (SBN) yaitu 84,57% atau sebesar Rp 4.596,26 triliun. Sementara sisanya 15,43% berupa pinjaman atau Rp 838,60 triliun.
Secara perinci, SBN yang sebesar Rp 4.596,26 triliun terdiri dari SBN domestik Rp 3.351,13 triliun dan valas Rp 1.245,13 triliun. SBN domestik berupa surat utang negara (SUN) Rp 2.718,09 triliun dan surat berharga syariah negara (SBSN) Rp 633,04 triliun. SBN valas dalam bentuk SUN tercatat Rp 985,77 triliun dan SBSN Rp 259,36 triliun.
Sedangkan utang berbentuk pinjaman sebesar Rp 838,6 triliun terdiri dari pinjaman dalam negeri Rp 10,53 triliun dan pinjaman luar negeri Rp 828,07 triliun. Pinjaman luar negeri berupa pinjaman bilateral Rp 318,24 triliun, multilateral Rp 465,03 triliun, dan bank komersial Rp 44,8 triliun.
Meskipun terdapat peningkatan defisit dan rasio utang terhadap PDB, hal ini tak menyurutkan kabar baik dari sisi peringkat kredit Indonesia. Pada 10 Agustus 2020, lembaga pemeringkat Ficth Ratings mempertahankan peringkat kredit Indonesia di level BBB dengan outlook stabil.
Fitch mencatat bahwa rasio utang Indonesia yang meningkat masih lebih kecil dibandingkan median rasio utang terhadap PDB negara-negara dengan peringkat utang BBB lainnya yang mencapai 51,7%. Fitch juga menyatakan bahwa kebijakan pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19 sudah berada pada jalur yang tepat.
