Kritik Utang Besar Pemerintah Jokowi, SBY Minta Tunda Proyek Strategis

Presiden Indonesia ke-5 Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY mengkritik kebijakan utang pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurut Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat itu, utang Indonesia saat ini sudah terlalu tinggi dan tidak aman, dan berpotensi membatasi gerak perekonomian.

Menurut data Kementerian Keuangan, utang pemerintah hingga akhir Oktober 2020 telah mencapai Rp 5.877,71 triliun, meningkat 23,6% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 3.756,13 triliun.

Rasio utang terhadap produk domestik bruto mencapai 37,84% atau melebar dari target yang ditetapkan dalam APBN 2020 sebesar 37,6%. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, rasio utang maksimal 60% dari PDB.

“Persoalannya bukan hanya meningkatnya rasio utang terhadap PDB Indonesia, tapi yang berat adalah utang yang besar itu sangat membebani APBN kita, membatasi ruang gerak ekonomi kita,” kata SBY melalui laman Facebooknya, dikutip Jumat (8/1).

Menurut dia, utang tersebut akan membebani belanja negara karena setiap tahunnya pemerintah harus membayar cicilan pokok dan bunga utang. Padahal pemerintah masih memiliki belanja pegawai dan belanja rutin. Sehingga akan mengurangi alokasi untuk belanja modal dan membiayai pembangunan.

Oleh karena itu SBY menilai pemerintah jangan berlindung pada persentase rasio utang terhadap PDB yang dianggap masih aman, jauh di bawah batas yang diperbolehkan undang-undang.

“Bukan di situ persoalannya, tapi pada kemampuan pemerintah untuk membayar utang itu, capability to pay, yang dirasakan sudah sangat mencekik. Betapa beratnya ekonomi kita jika misalnya 40% lebih belanja negara harus dikeluarkan untuk membayar cicilan dan bunga utang,” ujarnya.

Perkembangan rasio utang Indonesia terhadap PDB selama beberapa tahun terakhir dan proyeksinya hingga 2023 dapat dilihat pada databoks berikut:

Solusi Mengendalikan Utang

SBY pun menawarkan sejumlah solusi untuk mengatasi permasalahan utang yang sangat serius ini. Cara yang paling sederhana yaitu mengurangi defisit anggaran.

“Kalau tahu penerimaan negara jauh berkurang karena pemasukan dari pajak juga terjun bebas, ya kendalikan pembelanjaan negara,” kata SBY.