Senat Tolak RUU Penangguhan Batas Utang, Pemerintahan AS Bersiap Tutup

Pemerintahan AS terancam tutup dan default karena kehabisan uang untuk membayar utang dan biaya operasional.
Image title
28 September 2021, 09:16
utang amerika, amerika serikat, shutdown
ANTARA FOTO/REUTERS/Jim Watson/Pool /WSJ/sa.
Wakil Presiden AS Kamala Harris dan Ketua DPR Nancy Pelosi mendengarkan pidato Presiden AS Joe Biden pada sesi gabungan Kongres di majelis DPR AS di Washington, AS, Rabu (28/4/2021).

Pemerintahan Amerika Serikat (AS) terancam shutdown atau penghentian operasional sementara, setelah Senat gagal meloloskan RUU penangguhan plafon utang AS pada pemungutan suara Senin (27/9). Oposisi pemerintahan Joe Biden, Partai Republik, menentang keras RUU tersebut.

RUU penangguhan utang berisi usulan dari pemerintah untuk menangguhan batas utang hingga Desember 2022 dan mendanai operasional pemerintah. Jika beleid ini gagal diloloskan maka pemerintah AS akan kehabisan dana untuk operasional serta berisiko gagal membayar utangnya.

Pemungutan suara di Senat berakhir dengan kemenangan Partai Republik 50-48. Partai Demokrat sebagai pihak yang mengusulkan RUU ini perlu mendapat dukungan 60 suara jika ingin lolos. Sementara dalam pemungutan suara sebelumnya di DPR AS, partai Demokrat menang 220-211.

Pemimpin Partai Demokrat di Senat AS, Chuck Schumer telah memperingatkan bahwa default akan memukul perekonomian. Ia mengatakan pihaknya akan mengambil tindakan lebih lanjut minggu ini untuk menghindari penutupan pemerintah dan default, meski tidak memerinci langkah tersebut.

"Negara kita sekarang sedang menghadapi dua bencana yang dibuat oleh Partai Republik," katanya di Gedung Senat setelah pemungutan suara seperti dikutip dari Reuters, Selasa (28/9).

Partai Demokrat sekarang hanya memiliki waktu tiga hari untuk menemukan cara lain agar pemerintahan tetap beroperasi. Setelah RUU ini ditolak, anggota parlemen juga harus mencari cara untuk menaikkan pagu utang untuk mencegah risiko default atau gagal bayar.

Analis independen dari Departemen Keuangan AS mengungkap bahwa pemerintah kemungkinan akan kehabisan dana untuk membayar utang pada rentang waktu 15 Oktober-4 November.

Pemimpin partai Republik di Senat AS Mitch McConnell mendorong anggota kongres untuk menggagalkan usulan untuk menangguhkan batas utang. Tetapi dia menyetujui bagian dalam RUU tersebut yang mengusulkan perpanjangan pendanaan bagi pemerintah. Namun usulan ini juga gagal mendapat restu Senat.

"Kita bisa mengadakan pemungutan suara bipartisan untuk mendanai pemerintah hari ini, jika bukan karena taktik aneh pemimpin Demokrat di Senat," katanya saat hadir di Gedung Senat.

Partai Republik mengatakan mereka tidak akan mendukung rencana pengeluaran yang dibuat partai Demokrat. Mereka ingin Demokrat mencabut batas utang mereka sendiri. Sementara partai Demokrat menunjukkan bahwa banyak utang baru negara itu justru terjadi selama pemerintahan Donald Trump.

Partai Republik berpendapat bahwa Demokrat harus bertanggung jawab sendiri mengatur batas utang, ini setelah partai pendukung pemerintah itu tidak melibatkan partai Republik untuk meloloskan anggaran investasi hingga US$ 3,5 triliun dalam program jaring pengaman sosial dan kebijakan iklim.

Shutdown, atau lebih buruk lagi default, akibat gagalnya RUU ini, akan menjadi pukulan besar bagi pemerintahan Biden. Masalah batas utang yang menyebabkan berhentinya operasional pemerintahan pernah terjadi pada masa pemerintahan Donald Trump. Ketika itu pemerintahan tutup selama 35 hari Desember 2018-Januari 2019.

Penutupan operasional tersebut membuat 300 ribu pegawai pemerintah bekerja di rumah dan disebut menyebabkan turunnya produk domestik bruto (PDB). Perekonomian AS ketika itu tetap bergerak, namun kali ini kondisinya berbeda karena masih dalam pemulihan pandemi Covid-19.

Gedung Putih pada akhir pekan lalu juga sudah mengambil ancang-ancang untuk memulai shutdown mulai akhir pekan ini. Ini adalah yang pertama kalinya selama pandemi Covid-19 dan pemerintahan Biden. Simak databoks berikut:

Reporter: Abdul Azis Said
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait