Rupiah Terus Melemah ke Rp 14.295/US$ Imbas Kenaikan Yield Obligasi AS

Kenaikan imbal hasil atau yield obligasi pemerintah AS mendorong penguatan dolar terhadap sejumlah mata uang Asia, termasuk rupiah.
Image title
29 September 2021, 10:20
nilai tukar rupiah, dolar, obligasi pemerintah as, obligasi amerika
ANTARA FOTO/Reno Esnir/aww.
Karyawati menunjukkan mata uang rupiah dan dolar AS di salah satu gerai penukaran mata uang asing di Jakarta, Minggu (7/6/2020).

Nilai tukar rupiah melemah 0,15% ke level Rp 14.295/US$ pada perdagangan pasar spot pagi ini. Rupiah melanjutkan pelemahan dipengaruhi kenaikan yield atau imbal hasil obligasi pemerintah AS di tengah rencana tapering off bank sentral AS.

Mengutip Bloomberg, kurs Garuda masih melanjutkan pelemahan ke level Rp 14.314 per dolar AS pada pukul 09.25 WIB. Ini semakin jauh dari posisi penutupan kemarin di level Rp 14.273 per dolar AS.

Mayoritas mata uang Asia lainnya ikut rontok. dolar Hong Kong melemah 0,01% bersama dolar Taiwan 0,18%, won Korea Selatan 0,07%, rupee India 0,28%, yuan Tiongkok 0,13%, ringgit Malaysia 0,02% dan bath Thailand 0,11%. Sedangkan dolar Singapura menguat 0,04% bersama peso Filipina 0,01%.

Analis pasar uang Ariston Tjendra memperkirakan rupiah akan bergerak melemah di kisaran Rp 14.300-14.320, dengan potensi support di kisaran Rp 14.250. Pelemahan dipengaruhi adanya tren kenaikan pada imbal hasil obligasi pemerintah AS dalam beberapa waktu terakhir.

"Kenaikan yield ini sebagai antisipasi pelaku pasar terhadap peluang tapering yang akan dilakukan di akhir tahun ini dan kemungkinan percepatan jadwal kenaikan suku bunga acuan AS. Ini mendorong penguatan dolar AS," kata Ariston kepada Katadata.co.id, Rabu (29/9).

Yield obligasi pemerintah AS tenor 10 tahun pada Selasa (28/9) menyentuh level tertingginya di 1,54% sejak 28 Juni. Begitu juga obligasi dengan tenor 20 tahun di level 2,02%, tertinggi sejak 28 Juni. Serta tenor 30 tahun naik ke 2,07%, tertinggi sejak 2 Juli, serta tenor 5 tahun 1,02%, tertingginya sejak awal tahun ini.

Bank sentral AS, The Federal Reserve (The Fed) pada pengumuman hasil Rapat Komite Pasar Terbuka (FOMC) pertengahan bulan ini mengungkap akan berlanjutnya rencana tapering off atau pengetatan stimulus akhir tahun ini.

Namun belum diketahui kapan pastinya rencana itu akan dieksekusi. Fed hanya mengatakan tapering berupa pengurangan pembelian aset akan berakhir pertengahan tahun depan. Pasar memperkirakan Fed akan mengumumkan posisinya pada pertemuan FOMC pada awal November dan memulainya pada Desember.

Hasil dari rapat FOMC yang lalu juga mengungkap bahwa separuh dari anggota komite melihat kemungkinan akan dimulainya kenaikan suku bunga tahun depan. Pasar memperkirakan rencana ini akan dilakukan pada kuartal ketiga 2022 setelah langkah pengurangan pembelian aset berakhir di penghujung paruh pertama tahun depan.

The Fed sebelumnya memperkirakan akan memulai kenaikan suku bunga pada tahun 2023, tetapi kondisi inflasi yang masih bertahan tinggi memicu bank sentral mengkalkulasi ulang rencana ini. Gubernur The Fed Jerome Powell dalam pernyataannya di depan anggota Komite Perbankan Senat AS pada Selasa (28/9) mengungkap inflasi tinggi mungkin akan bertahan lebih lama seiring pemulihan ekonomi dan hambatan rantai pasok yang belum tertangani.

"Efek ini lebih besar dan bertahan lebih lama dari yang diantisipasi, tetapi mereka akan mereda, dan seperti yang terjadi, inflasi diperkirakan akan turun kembali ke sasaran 2% jangka panjang kami," kata Powell seperti dikutip dari CNBC.

Ariston mengatakan dampak rencana tapering off Fed masih cukup kuat. Ini tercermin dari penurunan dalam indeks saham AS yang juga diikuti indeks saham lainnya terutama di Asia. Ia menyebut pelaku pasar terlihat berupaya keluar dari aset berisiko sebagai imbas dari ekspektasi tapering.

Senada dengan Ariston, analis pasar uang Bank Mandiri Rully Arya Wisnubroto juga mengungkap rupiah diprediksi melemah di kisaran Rp 14.241-Rp 14.297 per dolar AS. Selain dipengaruhi sentimen kenaikan yield obligasi pemerintah AS, pasar juga masih mengantisipasi risiko default atau gagal bayar utang pemerintah yang tengah jadi sorotan.

"Pasar hari ini masih akan mengamati perkembangan pembahasan anggaran pemerintah AS dan sampai hari ini masih belum tercapai kesepakatan antara kedua partai akan kenaikan batas utang," kata Rully kepada Katadata.co.id

Partai Demokrat yang merupakan penyokong pemerintah tengah berjuang meloloskan RUU penangguhan batas utang sebelum tenggat waktunya besok malam, Kamis (30/9). Demokrat sebelumnya telah berhsil meloloskanya pada pembicaraan di tingkat DPR AS, namun dijegal oleh Partai Republik di Senat awal pekan ini.

RUU ini berisi ketentuan yang memperbolehkan pemerintah menangguhkan atau menaikkan batas utang hingga Desember 2022. Menteri Keuangan AS Janet Yellen juga sudah memperingatkan jika RUU ini gagal lolos maka AS akan menghadapi default atau gagal bayar untuk pertama kalinya dalam sejarah.

Selain itu, RUU ini juga berisi dukungan pendanaan bagi pemerintah, sehingga gagalnya pembahasan beleid ini juga akan berdampak pada potensi shutdown alias penutupan sementara operasional pemerintah karena kehabisan dana.

Reporter: Abdul Azis Said
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait