Eksklusif Wempi Saputra: KTT G20 Bali Belum Sepakati Pajak Digital
KTT G20 Bali membahas sejumlah agenda penting di bidang keuangan atau financial track, salah satunya terkait dengan perpajakan internasional. Finance Deputy G20 Wempi Saputra menyebut ada beberapa aspek yang belum disepakati soal pajak internasional, termasuk soal pajak digital.
Menurut Staf Ahli Menteri Keuangan Sri Mulyani yang kini menduduki posisi Direktur Eksekutif Bank Dunia ini isu-isu yang belum selesai dibahas dan disepakati pada G20 Bali akan dibawa ke Presidensi G20 India tahun depan.
Dia menjelaskan bahwa terkait perpajakan internasional baru disepakati soal pertukaran informasi yang saat ini mencakup 16 negara, yang akan diperluas dengan negara lain.
Hal ini untuk menyelesaikan masalah transfer pricing, kejahatan sektor keuangan lintas negara, termasuk juga terkait terorisme, dapat dicapai pada agenda perpajakan internasional.
“Perpajakan internasional, kita ada proxy, capaiannya adalah pertukaran informasi bagi pencegahan yang namanya illicit financial flow. Jadi ada transaksi keuangan yang mencurigakan, kita tukar informasi,” ujarnya kepada Pemimpin Redaksi Katadata.co.id, Yura Syahrul, di sela-sela KTT G20 di Nusa Dua, Bali, Senin (14/11).
Adapun terkait dengan hak pemajakan profit perusahaan multi nasional corporation profit belum semuanya selesai dibahas. "Dan ini akan dibawa ke dalam presidensi India. Jadi kita baru akan dapat progress-nya. (Soal pajak digital juga) belum selesai,” ujarnya.
Wempi mengungkapkan pembahasan terkait pajak digital belum bisa diselesaikan pada pembahasan finance track KTT G20 bali lantaran belum semua negara bisa menjalankan aturan tersebut.
