Adu klaim wilayah sejumlah negara di Asia Tenggara dan Tiongkok atas wilayah Laut Cina Selatan terus berlanjut. Situasinya semakin panas dengan masuknya campur tangan Amerika Serikat (AS) yang turut memperuncing hubungan dua negara adi daya tersebut.

Tak heran jika dua negara ini saling berlomba memperkuat pengaruhnya terhadap negara-negara di kawasan perairan yang menjadi salah satu jalur lalu lintas perdagangan internasional tersibuk di dunia itu. Tiongkok tampak lebih unggul karena faktor lokasi dan terutama dukungan kekuatan ekonominya.

Sedangkan AS terus berupaya mengejar ketertinggalannya, salah satunya dengan memperkuat kerja berbagai bidang, mulai ekonomi, kesehatan, hingga pertahanan. Pasalnya Paman Sam juga memiliki kepentingan di Laut Cina Selatan, terutama terkait Freedom of Navigations yang memiliki peran penting pada lalu lintas perdagangan internasional yang melalui kawasan tersebut.

Berbagai literasi menyebutkan, nilai perdagangan internasional yang melalui kawasan ini mencapai US$ 5,3 triliun per tahun, dengan US$ 1,2 triliun di antaranya dengan AS. Meski demikian Center for Strategic & International Studies (CSIS) memperkirakan nilainya jauh lebih rendah, bervariasi antara US$ 2,1 - 3,7 triliun. Adapun data terakhir pada 2016 menunjukkan nilainya sebesar US$ 3,4 triliun.

Laut Cina Selatan juga kaya dengan sumber daya. Seperti minyak dan gas alam (migas) dan 10% dari total sumber daya perikanan dunia. Menurut estimasi Energy Information Administration (EIA), cadangan migas di sana setidaknya 11 miliar barel minyak dan 190 triliun kubik kaki gas alam.

Sengketa Laut Natuna Utara
Sengketa Laut Natuna Utara (Katadata)

 

Lobi-lobi Amerika Serikat ke Indonesia

Itulah mengapa dua bulan terakhir AS gencar melobi negara-negara di sekitar Laut Cina Selatan, salah satunya Indonesia. Namun bukan Indonesia saja, AS yang diwakili oleh Secretary of State-nya, Mike Pompeo, melakukan tur ke sejumlah negara lainnya, seperti India, Maladewa, dan Srilanka. Pompeo membawa misi khusus untuk melawan pengaruh Tiongkok di negara-negara tersebut.

Sebelum kedatangan Pompeo dengan misi anti-Tiongkok-nya, pejabat teras Departemen Pertahanan AS atau Pentagon, James H. Anderson lebih dulu berkunjung pada 18 September. Dia bertemu Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.

Dalam pertemuan itu Anderson memastikan komitmen AS dalam penguatan kerja sama pertahanan kedua negara. Menurut rilis resmi Pentagon, Anderson dan Prabowo sepakat melanjutkan kerja sama latihan militer bersama jika kondisi telah memungkinkan, membahas berbagai isu di kawasan termasuk soal Laut Cina Selatan, ancaman siber, terorisme, dan investasi di Indonesia.

Kunjungan Anderson hanya berselang sembilan hari dari kedatangan Menhan Tiongkok, Wei Fenghe, ke Indonesia pada 9 September. Wei juga bertemu Prabowo dan membahas isu-isu di kawasan Asia Pasifik dan kerja sama pertahanan di antara berbagai topik lainnya.

Setelah itu giliran Menhan Prabowo yang melawat ke AS pada 15-19 Oktober atas undangan bos Pentagon, Mark T. Esper. Padahal sejak 2000 Prabowo dilarang masuk AS karena dianggap melakukan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) pada pada kerusuhan Mei 1998.

Dalam rilisnya, Pentagon mengungkapkan Esper dan Prabowo membicarakan sejumlah isu terkait keamanan regional, kerja sama pertahanan bilateral, serta menandatangani Memorandum of Intent untuk pengembalian sisa jasad tentara AS yang hilang di Indonesia saat Perang Dunia II.

Namun tak lama setelah kunjungan Prabowo ke AS, Trump memecat Esper. Tidak diketahui apakah pemecatan ini ada hubungannya dengan kedatangan Prabowo atau tidak.

Baru pada 29 Oktober, Pompeo berkunjung ke Indonesia. Namun misi yang dibawa Pompeo memicu reaksi keras dari pemerintah Tiongkok. Salah satunya karena pernyataan yang disampaikan mantan direktur Central Intelligence Agency (CIA) ini di Jakarta terkait perebutan klaim wilayah Laut Cina Selatan.

“Kami menolak seluruh klaim Tiongkok di Laut Cina Selatan. Kami juga menyambut baik teladan Indonesia dalam menjaga kedaulatan maritimnya di sekitar Kepulauan Natuna dengan tindakan tegas,” kata Pompeo.

Tiongkok, melalui duta besarnya untuk Indonesia, Xiao Qian, menilai Pompeo sengaja menjelekkan negaranya dan mengganggu kedamaian dan stabilitas di perairan itu.

“AS telah mengancam kedamaian di Laut Cina Selatan, selalu bertindak sebagai pembela UNCLOS 1982 walau tidak pernah meratifikasinya, dan berulang kali menjerumuskan negara-negara di kawasan dalam pertikaian,” kata Qian seperti dikutip dari laman resmi Kedubes Tiongkok untuk Indonesia.

Pendekatan AS ke Indonesia juga dilakukan dari sisi ekonomi, melalui perpanjangan fasilitas GSP (Generalized System of Preferences) yang diumumkan sehari setelah kunjungan Pompeo. GSP merupakan fasilitas pembebasan tarif bea masuk ekspor kepada negara-negara berkembang.

Indonesia telah mendapatkan fasilitas ini sejak 1980. Berdasarkan data United States International Trade Commission (USITC), pada 2019  ekspor produk Indonesia yang menggunakan GSP mencapai US$ 2,61 miliar, setara 13,1% dari total ekspor ke AS yang mencapai US$ 20,1 miliar.

Nilai ekspor tersebut berasal dari 729 pos tarif barang yang mendapatkan fasilitas tersebut. Hingga Agustus 2020, nilai ekspor GSP Indonesia  ke AS sebesar US$ 1,87 miliar, naik 10,6% secara tahunan. Indonesia saat ini merupakan negara pengekspor GSP terbesar kedua setelah Thailand dengan US$ 2,6 miliar.

Lalu pada 10 November, giliran Duta Besar AS untuk Indonesia Sung Kim menemui Menhan Prabowo di Jakarta. Pada kunjungan yang dimaksudkan sebagai perkenalan Kim sebagai Dubes AS untuk Indonesia yang baru, membahas beberapa hal antara lain kerja sama pertahanan serta isu-isu yang berkembang di kawasan.

Jepang Turut Merapat

Selain AS, Jepang turut merapat ke Indonesia dan Vietnam. Perdana Menteri (PM) Jepang yang baru Yosihide Suga berkunjung pada 19-21 Oktober lalu dengan membawa agendanya sendiri yakni untuk merealisasikan visi kerja sama ekonomi dan keamanan di kawasan Indo-Pasifik yang mereka sebut ‘Free and Open Indo-Pacific’ (FOIP).

FOIP diinisiasi oleh pendahulu Suga, mantan PM Shinzo Abe yang telah mengundurkan diri karena alasan kesehatan, untuk melawan pengaruh Tiongkok yang terus bertumbuh. Suga menyatakan bahwa negara-negara ASEAN merupakan kunci untuk mencapai FOIP karena memiliki visi yang serupa dengan FOIP.

Perkembangan di Laut Cina Selatan juga menjadi perhatian Suga. Dia sangat menyayangkan atas ketegangan yang meningkat di kawasan itu. “Jepang sangat menentang tindakan apa pun yang meningkatkan ketegangan di Laut Cina Selatan,” kata Suga di Vietnam, Senin 19 Oktober.

Menurutnya apa yang terjadi di Laut Cina Selatan sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip yang dipegang teguh negara-negara ASEAN dan FOIP yakni supremasi hukum, keterbukaan, kebebasan, transparansi dan inklusivitas.

Dia menegaskan Jepang secara konsisten mendukung pelestarian supremasi hukum di laut serta menekankan pentingnya menyelesaikan masalah Laut Cina Selatan secara damai berdasarkan hukum internasional alih-alih menggunakan kekerasan atau paksaan.

Kuatnya Tiongkok di Laut Cina Selatan

Yang menjadi sumber pertikaian di Laut Cina Selatan adalah perebutan wilayah antara Tiongkok dengan negara-negara ASEAN di sekitar perairan tersebut, yakni Filipina, Malaysia, Brunei Darussalam, Vietnam, dan Indonesia, serta Taiwan.

Tiongkok mengklaim hingga 90% luas wilayah Laut Cina Selatan atas dasar sembilan garis putus atau nine dash line, yakni sembilan garis imajiner yang menjadi acuan untuk mengklaim laut tersebut pasca Perang Dunia II.

Sembilan garis putus ini dibuat atas dasar historis, hampir empat puluh tahun sebelum diratifikasinya UNCLOS pada 1982. Walau ikut meratifikasinya, Tiongkok masih mempertahankan klaimnya atas dasar sembilan garis putus tersebut. Sedangkan negara-negara lainnya mengacu pada UNCLOS.

Tiongkok pun tidak setengah hati dalam menjaga wilayah ini. Mereka memperkuat militernya, tidak hanya untuk menjaga kawasan tetapi sering kali untuk mengintimidasi kapal-kapal yang dianggap melanggar batas wilayah. Seperti pada penenggelaman kapal nelayan Vietnam di dekat Kepulauan Paracel pada 3 April tahun ini.

Tiongkok juga membangun pos-pos militer pada kepulauan yang masih menjadi objek seteru, seperti Kepulauan Spratly sebanyak tujuh pos, serta di Kepulauan Paracel sebanyak 20 pos. Pada Kepulauan Spratly Tiongkok berseteru dengan Taiwan, Filipina, Vietnam, Malaysia, dan Brunei Darussalam; sedangkan di Kepulauan Paracel dengan Taiwan dan Vietnam.

Sembilan garis putus Tiongkok juga bersinggungan dengan zona eksklusif ekonomi (ZEE) Indonesia di Kepulauan Natuna dan Laut Natuna Utara. Indonesia  tidak pernah mengklaim wilayah Laut Cina Selatan di luar ZEE, namun cukup keras menyuarakan isu ini baik di ASEAN maupun PBB.

Tiongkok mampu melakukan itu semua salah satunya berkat ledakan pertumbuhan ekonominya sejak 1990. Menurut data Bank Dunia, produk domestik bruto (PDB) Tiongkok meroket dari hanya US$ 360,86 miliar (1990) menjadi US$ 14,34 triliun (2019). Berkat kekuatan ekonominya juga Tiongkok mampu meningkatkan pengaruhnya di dunia dengan investasinya yang mencapai triliunan dolar.

Menurut riset Center for Strategic & International Studies (CSIS), sebuah lembaga think tank asal AS, sejak 2005 hingga 2017 aliran keluar penanaman modal asing (PMA) atau foreign direct investment (FDI) Tiongkok mencapai US$ 1,04 triliun di seluruh dunia.

Sebesar 52,1% dari jumlah tersebut atau US$ 324 juta mengalir ke Eropa dan Amerika Utara (tak termasuk Meksiko), 29,5% (US$ 307,7 juta) mengalir ke Asia dan Oseania, dan 7,9% (US$ 83,01 miliar) mengalir ke Afrika. AS yang selama ini paling vokal menentang politik luar negeri Tiongkok, justru menjadi negara penerima PMA terbesar, yakni mencapai US$ 171,04 miliar.

Halaman selanjutnya: Strategi Cerdas Bebas Aktif Indonesia