Bangun Tol 2.700 km, Hutama Karya Butuh PMN Rp 10-15 Triliun per Tahun
PT Hutama Karya (Persero) membutuhkan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 10 triliun-Rp 15 triliun per tahun hingga 2030 untuk membangun tol Trans Sumatera sepanjang 2.700 kilometer. Modal tersebut bisa digunakan untuk mendorong leverage perusahaan sebesar tiga kali lipat.
Direktur Utama PT Hutama Karya Bintang Perbowo mengatakan, estimasi biaya investasi untuk tol Trans Sumatera mencapai Rp 476 triliun. Tol tersebut akan menghubungkan Aceh hingga Lampung melalui 24 ruas jalan berbeda yang ditargetkan tuntas pada 2024.
Bintang menyebutkan, perseroan telah tiga kali menerima PMN, yakni pada 2015 sebesar Rp 3,6 triliun, 2016 sebesar Rp 2 triliun, dan 2019 sebesar Rp 10,5 triliun. Kebutuhan pendanaan pembangunan Tol Trans Sumatera ini akan dipenuhi dengan pendanaan dari modal, pinjaman, maupun opsi lainnya seperti sekuritisasi aset.
"Dengan penjaminan pemerintah, kami bisa mendapatkan pinjaman dengan bunga yang lebih murah," kata Bintang dalam Diskusi Kupas Tuntas Tol Trans Sumatera, di Medan, Rabu (6/3).
Beberapa ruas yang mendapatkan penjaminan pemerintah, antara lain Medan-Binjai Rp 481 miliar, Palembang-Indralaya Rp 1,24 triliun, dan Pekanbaru-Dumai Rp 12,26 triliun. Perseroan juga mendapatkan dana dari sekuritisasi aset JORR S senilai Rp 6,5 triliun. Pada Oktober 2018, perseroan juga mendapatkan komitmen pinjaman sindikasi senilai Rp 33 triliun dari bank Himbara maupun bank asing untuk pembangunan Tol Trans Sumatera.
Saat ini, Hutama Karya telah menyelesaikan pembangunan jalan tol sepanjang 180 kilometer, termasuk tol Bakauheni-Bandar Lampung-Terbanggi Besar sepanjang 140 kilometer yang akan diresmikan pada 8 Maret 2019. Tol Trans Sumatera yang sudah beroperasi saat ini adalah ruas Medan-Binjai-Helvetia, Palembang-Indralaya, dan Bakauheni-Bandar Lampung-Terbanggi Besar.
Direktur Pengelolaan Risiko Keuangan Negara Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Brahmantio Isdijoso mengatakan, pemerintah mendorong Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melakukan creative financing untuk membiayai pembangunan infrastruktur. BUMN konstruksi yang mendapatkan penugasan negara juga bisa melakukan subsidi silang.
