Bawaslu Nilai Melanggar Etika, Mendagri Bela Kepala Daerah
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo membela 35 kepala daerah yang melakukan deklarasi dukungan terhadap pasangan calon nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Pernyataan dukungan tersebut dinilai tidak melanggar aturan etika seperti dituduhkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Tengah.
Tjahjo mengatakan, para kepala daerah yang hadir dalam deklarasi tersebut telah mengurus izin, termasuk cuti dan administrasi lainnya sesuai dengan regulasi maupun Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Para kepala daerah yang dimaksud antara lain Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Wali Kota Surakarta FX Hadi Rudyatmo, dan Wakil Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryati Rahayu.
Bukan hanya kepala daerah yang mendukung Jokowi-Ma'ruf, Tjahjo menyebut izin yang diurus Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang sempat berpolemik akhir tahun lalu sebenarnya juga sudah jelas. "Semua (Ganjar dan kepala daerah lainnya) clear. Termasuk Pak Anies sudah clear maka saya bela," kata Tjahjo di Jakarta, Senin (25/2).
Ia mempertanyakan keputusan Bawaslu Jateng yang menyebut para kepala daerah itu melanggar etika. "Kalau katakan etika, etika yang mana? Kami belum menerima masukan Bawaslu," kata Tjahjo. Oleh sebab itu, ia menunggu penjelasan Bawaslu terkait anggapan pelanggaran yang dilakukan 31 kepala daerah tersebut.
(Baca: ASN Paling Banyak Dilaporkan Lakukan Tindak Pidana Pemilu)
Terkait dukungan camat kepada salah satu calon presiden, Tjahjo mempersilakan Bawaslu untuk mengklarifikasi hal tersebut kepada para camat. Hal ini lantaran Kemendagri tidak bisa mengecek yang bersangkutan dan beropini salah atau benar. "Karena aturannya jelas, kami tidak bisa beropini salah atau benar," kata politisi PDI Perjuangan tersebut.
