Organisasi Nelayan Anggap Visi Misi Jokowi Lebih Komprehensif

Ameidyo Daud Nasution
14 Februari 2019, 15:14
Jokowi Nelayan
Kris | Biro Pers Sekretariat Kepresidenan
Kelompok nelayan menilai visi-misi pasangan calon nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin di sektor perikanan lebih komprehensif dibandingkan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) menyebut visi misi perikanan yang dicanangkan pasangan calon (paslon) presiden 01 Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin lebih komprehensif ketimbang paslon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Hal ini terlihat dari beberapa visi-misi Jokowi sebagai petahana yang dibangun lebih taktis dan memiliki keberlanjutan dari pembangunan sektor ini sejak lima tahun lalu.

Beberapa visi yang dianggap lebih jelas adalah revitalisasi pembangunan sarana prasarana logistik perikanan, seperti membangun pelabuhan dan gudang. Lalu ada pula pengembangan industri pangan serta infrastruktur pendukungnya. Visi-misi lainnya adalah pengembangan bank mikro nelayan, program lanjutan penanganan pencurian ikan, dan pengembangan perikanan budidaya.

Advertisement

Selain itu, Jokowi-Ma'ruf juga akan mengintegrasikan pengaturan ruang darat dan laut. Menurut KNTI, hal ini akan mengurangi potensi konflik yang melibatkan nelayan, misalnya dalam pembangunan pelabuhan hingga anjungan minyak lepas pantai. "Secara objektif lebih komprehensif jika kami perbandingkan visi-misi," kata Ketua Harian KNTI Marthin Hadiwinata, di Jakarta, Kamis (14/2).

Adapun visi-misi paslon nomor 02 dianggap hanya mengulang kerja petahana saja. Misalnya, program kredit perbankan untuk nelayan hingga pembangunan infrastruktur maritim. Keunggulan pasangan Prabowo-Sandiaga hanya terlihat pada jaminan harga pangan yang menguntungkan nelayan. Namun, hal tersebut tidak dielaborasi dengan jelas.
"Jadi menduplikasi upaya pemerintah sebelumnya," kata Marthin.

Meski demikian, Marthin menganggap kedua calon belum banyak menyinggung banyak mengenai kelembagaan pengelolaan pangan yang berasal dari perikanan. Menurut dia, perlu suatu pengaturan distribusi pangan dan ketersediaan ikan demi menekan harga dan inflasi.

Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS), harga ikan segar menjadi penyumbang inflasi dengan bobot 0,06%. "Saya berpikir harus ada lembaga (badan) sejenis Bulog," kata Marthin.

(Baca: Menteri Susi Klaim Stok Ikan Melimpah karena Penenggelaman Kapal Asing)

Halaman:
Reporter: Ameidyo Daud Nasution
Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...
Advertisement