Walhi Minta Jokowi-Prabowo Singgung Konflik Agraria di Debat Pilpres

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) meminta Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto serius membicarakan masalah konflik agraria dalam debat calon presiden pada Minggu (17/2) mendatang. Walhi menilai persoalan agraria seperti konflik tanah masih menjadi masalah yang umum terjadi di Indonesia saat ini.

Manajer Kampanye Keadilan Iklim Eksekutif Nasional Walhi Yuyun Harmono mengatakan, pembicaraan reforma agraria bukan saja menyelesaikan masalah dengan pemberian sertifikat. Kedua kandidat harus mampu menjadikan reforma agraria untuk menghilangkan ketimpangan, kemiskinan, dan konflik masyarakat.

Hingga saat ini, masih ada 555 konflik agraria yang belum juga diselesaikan. Bila diterjemahkan dalam luas, total luas lahan konflik di Indonesia mencapai 627 ribu hektare. Dari angka tersebut, sebanyak 306 kasus merupakan konflik pada lahan perkebunan dengan kuas 314 ribu hektare. "Ini harusnya jadi prioritas siapa pun presidennya," kata Yuyun di Jakarta, Selasa (12/2).

Yuyun meminta isu lingkungan tidak dipinggirkan isu lain seperti ekonomi. Apalagi, langkah pemerintah mendorong ekspor dan mengejar devisa menghasilkan masalah lingkungan hidup. Contohnya, di lahan tanaman sawit yang sering terjadi konflik hingga kebakaran hutan. "Ini akibatnya bukan saja pertumbuhan ekonomi tapi ke masyarakat dan lingkungan," kata dia.

Yuyun menyoroti kepentingan korporasi yang terlalu didahulukan pemerintah. Salah satunya dengan kebijakan penghilangan pungutan sawit jika harga internasional berada di bawah US$ 570 per ton. Sedangkan pungutan diberlakukan jika harga kembali menyentuh US$ 619 per ton. "Ini bias terhadap kepentingan korporasi sawit," kata dia.