Soal "Propaganda Rusia", Jokowi Dinilai Bisa Ganggu Relasi Diplomatik
Isu Propaganda Rusia yang disebut calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi) sebagai strategi dari lawan politiknya di Pilpres 2019 menuai berbagai reaksi. Jokowi diminta tidak melupakan Rusia sebagai salah satu mitra strategis Indonesia di dunia internasional karena isu Propaganda Rusia dikhawatirkan bisa menodai hubungan baik kedua negara.
Mantan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Amir Syamsuddin, memperingatkan Jokowi agar tidak merugikan diplomasi RI dengan melibatkan Rusia dalam kontestasi politik lokal. Rusia dinilai memiliki kebijakan pro-Indonesia dalam sejumlah isu, termasuk mengenai Papua.
Amir mengaku khawatir apabila negeri beruang merah tersebut dirugikan maka dukungan kepada RI dalam forum internasional akan berkurang. "Jangan lupakan Rusia sebagai mitra strategis Indonesia," kata Amir dalam sebuah diskusi di Sekretariat Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Jakarta, Rabu (6/2).
Dia mencontohkan, ketiadaan Rusia dalam isu Papua merdeka dapat membuat Indonesia mengalami kesulitan dalam melobi negara-negara lainnya di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Oleh sebab itu Amir meminta keberanian Jokowi dalam berorasi tidak dilakukan asal-asalan. "Sekali mereka tidak pro, katakan menjadi netral saja akan merugikan kita," kata Politisi dari Partai Demokrat tersebut.
Jokowi telah mengklarifikasi ungkapan “Propaganda Rusia” yang ia lontarkan dalam sela-sela kunjungannya ke Jawa Tengah, akhir pekan kemarin. Menurut calon presiden nomor urut 01 itu, ungkapan tersebut adalah terminologi dari artikel yang ditulis oleh lembaga konsultasi politik Amerika Serikat (AS), Rand Corporation pada 2016.
Propaganda Rusia yang dimaksud adalah teknik firehose of falsehood atau selang pemadam kebakaran atas kekeliruan. Berdasarkan teori tersebut, dampak dari semburan kebohongan, dusta, dan kabar bohong (hoaks) bisa memengaruhi opini publik dan menimbulkan ketidakpastian. Karenanya, Propaganda Rusia tidak mengarah kepada Rusia sebagai pemerintahan. “Ini tidak berbicara mengenai negara,” kata Jokowi.
