Daftar Caleg Mantan Koruptor Diumumkan, Suara Parpol Bakal Terpengaruh
Pengumuman daftar calon anggota legislatif (caleg) mantan napi kasus korupsi yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dapat memengaruhi elektabilitas partai politik. Hal tersebut dapat terjadi apabila informasi tersebut marak diberitakan media massa kemudian ditindaklanjuti oleh para pemilih pada saat pemungutan suara.
Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan efek pengumuman KPU baru terasa dampaknya pada elektabilitas partai politik apa bila informasi eks napi dilakukan secara masif. Salah satunya dengan pemberitaan di media massa yang berkelanjutan. "Kalau pengumuman masif dan ditindaklanjuti hingga Tempat Pemungutan Suara (TPS), tentu efeknya akan besar," kata Burhanuddin kepada Katadata, kemarin.
Pemberitaan yang marak soal kader parpol terbukti pernah merontokkan elektabilitas suatu partai. Dia mencontohkan hal tersebut pernah dirasakan Partai Demokrat sepanjang 2011 hingga 2014. Saat itu M Nazaruddin selaku bendahara dijadikan pesakitan kasus korupsi proyek Hambalang dan diikuti beberapa elit partai yang sekarang dipimpin Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). "(Elektabilitas) Demokrat pada saat itu anjlok hingga 50%," kata Burhanuddin.
Hal yang sama juga pernah terjadi pada Partai Golkar saat ketua umumnya, yakni Setya Novanto, terseret kasus korupsi Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik. Kasus itu juga menggerus elektabilitas Golkar menjadi 8% dari sebelumnya sebesar 16%.
"Tapi, di beberapa daerah calon tersangka korupsi masih menang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) karena masyarakat tidak tahu," kata Burhanuddin. Contohnya, Bupati Tulungagung Syahri Mulyo yang jadi tersangka kasus suap tahun lalu.
(Baca: KPU Umumkan 49 Caleg Eks Napi Koruptor, Golkar Terbanyak)
