Gangguan Keamanan hingga Cuaca Ekstrem Jadi Kerawanan Pemilu di Papua

Hari Widowati
31 Januari 2019, 09:58
Jalan Trans Papua
ANTARA FOTO/Iwan Adisaputra
Sebuah mobil melintas di ruas Jalur Trans Papua Wamena-Batas Batu, Sabtu (8/4). Jalan yang membuka isolasi antara Kabupaten Jayawijaya dengan Kabupaten Nduga sejauh 278 KM di antara celah Gunung Trikora dan Taman Laurens tersebut masih dalam proses pengerjaan yakni sepanjang 38 KM dari Wamena sudah dalam pengaspalan, sementara sisanya hingga di Mamugu masih dalam tahap pengerasan.

Kepolisian Daerah (Polda) Papua mengungkapkan ada sejumlah indikator kerawanan yang diantisipasi menjelang pelaksanaan Pemilu 2019. Kerawanan-kerawanan tersebut antara lain soal gangguan keamanan dari kelompok kriminal bersenjata (KKB) hingga cuaca ekstrem yang bisa menghambat distribusi logistik Pemilu.

"Ada sekitar 12 indikator kerawanan dalam pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2019 di Papua," kata Wakil Kepala Polda Papua Brigjen Yakobus Marjuki seperti dilansir Antara, di Jayapura, Rabu (30/1).

Indikator-indikator tersebut adalah gangguan keamanan dari kelompok kriminal bersenjata atau KKB, karakteristik daerah berupa faktor geografis dan cuaca ekstrem yang bisa berdampak pada keterlambatan pendistribusian logistik pemilu, serta penggunaan sistem noken. Kemudian, keberadaan organisasi separatis politik seperti Komite Nasional Papua Barat (KNPB), United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB), dan beberapa organisasi lainnya.

Selain itu, ada indikator pertikaian antarmassa pendukung, suku, kelompok, dan partai politik (parpol). Kerawanan juga bisa ditimbulkan oleh penggunaan uang atau money politics.

Faktor lainnya adalah dendam politik masa lalu, mobilisasi massa, gangguan dan perusakan Tempat Pemungutan Suara (TPS). Lalu, perebutan dan pelarian kotak suara. Indikator lainnya adalah pengalihan perolehan suara serta perusakan dan pembakaran kantor penyelenggara Pemilu dan Pemerintah Daerah.

Yakobus Marjuki juga mengatakan, secara umum di Papua masih ada empat daerah KKB aktif. "Pada intinya, kami akan menyiapkan upaya penanggulangan masalah yang dapat mengagalkan pelaksanaan Pileg dan Pilpres. Kami akan melibatkan para pejabat utama menjadi Pamatwil memegang seluruh wilayah untuk mem-back up Polres," ujarnya.

Halaman:
Reporter: Antara
Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...